Komisi IV Menilai Soal Harga Kedelai Bukan Urusan kementan

Sabtu, 16 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

JAKARTA, detikkota.com – Tingginya harga kedelai beberapa waktu lalu yang menjadi persoalan di kalangan pedagang dan pengrajin tahu tempe mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPR RI.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, persoalan harga bukan menjadi urusan Kementerian Pertanian, melainkan ada kementerian lain yang selama ini berwenang pada persoalan harga.

“Saya kira Kementan tidak ada urusan soal kenaikan harga, urusan Kementan bagaiman produktivitas saja agar bisa berjalan dan bertumbuh,” kata Suhardi dalam rapat dengar pendapat bersama eselon 1 Kementan, Rabu, 13 Januari 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Walau demikian, Suhardi berharap Kementan memiliki langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas yang lebih besar lagi.

Kata Suhardi, hanya itu yang bisa dilakukan untuk menutupi semua masalah yang sedang terjadi.

“Utamanya cari lahan baru untuk ditanami kemudian berikan full subsisidi mulai dari bibit, pupuk, sampai alsintan yang bagus. Saya kira dengan cara itu bisa meningkatkan produksi,” terang Suhardi.

Suhardi mengatakan, penganggaran pada sektor pertanian selama ini dinilai tidak berimbang jika dibanding sektor lainnya.

Padahal masalah pangan merupakan kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi untuk umat manusia.

“Bagaimana kita mau swasembada kalau anggatan beberapa komoditas tidak sesuai. Jika anggaran untuk sektor pertanian tidak memadai saya ragu pangan kita bisa terpenuhi,” katanya.

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyatakan kesiapanya dalam meningkatkan produktivitas khusunya kedelai sebesar 325 ribu hektare.

Nantinya dari lahan tersebut akan mampu memproduksi klsskitar 1,5 juta ton kedelai untuk kebutuhan dalam negeri.

“Kita akan terus dorong sehingga bisa memproduksi 1,5 ton per hektare dengan menggunakan varietas yang unggul. Kuncinya ada pada bibit,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Akhiri 2025, Baznas Sumenep Dorong Kemandirian UMKM lewat Bantuan Rombong
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Kamis, 1 Januari 2026 - 15:06 WIB

Akhiri 2025, Baznas Sumenep Dorong Kemandirian UMKM lewat Bantuan Rombong

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB