Pemkab Probolinggo Kukuhkan Komitmen Perlindungan PMI Lewat MoU dengan BP2MI

Rabu, 3 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. (Foto : ADC Bupati)

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. (Foto : ADC Bupati)

PROBOLINGGO, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menandatangani nota kesepakatan dengan Kementerian/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) terkait tata kelola pelindungan pekerja migran dan keluarganya. Penandatanganan dilakukan di Aula KH Abdurrahman Wahid Gedung KP2MI/BP2MI, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin dan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Saniwar.

MoU ini menjadi langkah Pemkab Probolinggo untuk memperkuat perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Kesepakatan itu mencakup pendataan, pembinaan, pengawasan penempatan, pencegahan penempatan non prosedural, hingga layanan pengaduan bagi pekerja migran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ruang lingkup kerja sama meliputi pemberantasan indikasi penempatan ilegal PMI, pelatihan bagi calon PMI, fasilitasi pelindungan selama proses penempatan, pelayanan terintegrasi sesuai regulasi, sosialisasi peluang kerja luar negeri, serta berbagi data untuk mendukung akses layanan dan koordinasi lintas sektor.

Bupati Probolinggo Gus Haris menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam memastikan pekerja migran terlindungi sejak tahap pra-keberangkatan hingga kepulangan.

“Alhamdulillah hari ini kita hadir untuk penandatanganan MoU antara kementerian dengan empat daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan PMI di luar negeri. “Kami ingin pekerja migran berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman, dan kembali ke tanah air dengan bermartabat,” tegasnya.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Probolinggo dinilai semakin terarah, terukur, dan berfokus pada keamanan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi PMI dan keluarganya.

Penulis : Sya

Editor : Sya

Berita Terkait

Pemkot Surabaya Wajibkan Pembayaran Parkir Nontunai Mulai 2026
Sepanjang 2025, DPKP Surabaya Tangani 2.306 Kasus Evakuasi
Brigjen Danny Alkadrie Pantau Progres Koperasi Desa di Sumenep
Peringatan Hakordia 2025 di Kota Probolinggo Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Wali Kota Eri Paparkan Inovasi Kota Cerdas Surabaya pada Seminar IGA 2025
Pemkab Lumajang Salurkan 100 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo kepada Pengayuh Becak
Rakor Gerindra di Banyuwangi Tegaskan Komitmen Kawal Program Prioritas Presiden
Program Aku Hatinya PKK Diperkuat, Bangkalan Jadi Lokasi Percontohan

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 08:38 WIB

Pemkot Surabaya Wajibkan Pembayaran Parkir Nontunai Mulai 2026

Selasa, 9 Desember 2025 - 15:57 WIB

Sepanjang 2025, DPKP Surabaya Tangani 2.306 Kasus Evakuasi

Selasa, 9 Desember 2025 - 15:55 WIB

Brigjen Danny Alkadrie Pantau Progres Koperasi Desa di Sumenep

Selasa, 9 Desember 2025 - 11:03 WIB

Wali Kota Eri Paparkan Inovasi Kota Cerdas Surabaya pada Seminar IGA 2025

Selasa, 9 Desember 2025 - 10:46 WIB

Pemkab Lumajang Salurkan 100 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo kepada Pengayuh Becak

Berita Terbaru

Pemerintahan

Pemkot Surabaya Wajibkan Pembayaran Parkir Nontunai Mulai 2026

Rabu, 10 Des 2025 - 08:38 WIB

Tim Damkar Surabaya yang selalu merespons laporan darurat melalui call center 112.

Pemerintahan

Sepanjang 2025, DPKP Surabaya Tangani 2.306 Kasus Evakuasi

Selasa, 9 Des 2025 - 15:57 WIB

Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Danny Alkadrie meninjau progres pembangunan KDKMP di salah satu lokasi di Kabupaten Sumenep, Selasa (09/12/2025).

Pemerintahan

Brigjen Danny Alkadrie Pantau Progres Koperasi Desa di Sumenep

Selasa, 9 Des 2025 - 15:55 WIB