SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mempersiapkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang direncanakan akan diluncurkan secara nasional oleh Presiden RI pada Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari survei Kementerian Sosial RI di lokasi Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Batuan beberapa waktu lalu.
Kepala Dinsos P3A Sumenep melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Erwin Hendra, menjelaskan bahwa meskipun survei lokasi telah dilakukan, progres pelaksanaan masih bergantung pada kementerian terkait. Saat ini, renovasi gedung SKD sedang dikoordinasikan bersama Dinas PUTR karena terdapat beberapa perbaikan fisik yang harus dilakukan.
Sementara itu, proses rekrutmen calon siswa yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menemui sejumlah hambatan di lapangan. Salah satunya adalah karena saat ini telah memasuki tahun ajaran baru, sehingga banyak anak sudah memilih jalur pendidikan formal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Meski ada kendala di rekrutmen siswa, Pemkab Sumenep tetap berkomitmen untuk menjalankan Sekolah Rakyat. Launching akan dilakukan secara serentak secara nasional oleh Presiden sekitar bulan Agustus,” ujar Erwin, Kamis (10/07/2025).
Menurutnya, Dinas Pendidikan hanya akan menyuplai tenaga pengajar. Sedangkan proses rekrutmen siswa bersifat selektif, dengan sasaran anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), anak putus sekolah, dari keluarga miskin ekstrem, serta yang tidak terdata di sistem Dapodik. Partisipasi juga tergantung pada kesediaan orang tua saat dilakukan pendataan oleh petugas PKH.
“Data potensial sebenarnya mencapai ribuan, tinggal anak-anak itu sendiri bersedia atau tidak mengikuti program ini,” tambahnya.
Kabupaten Sumenep menargetkan dua rombongan belajar (Rombel), masing-masing untuk jenjang SD dan SMP, dengan kapasitas masing-masing 50 siswa. Target ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping PKH untuk mengajak anak-anak yang memenuhi kriteria agar bersedia bergabung.
Erwin menegaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama tim lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lancar. “Dua syarat utama harus terpenuhi, yaitu kesiapan bangunan dan jumlah siswa. Jika salah satunya tidak terpenuhi, tentu akan menyulitkan,” pungkasnya.
