BANYUWANGI, detikkota.com – Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bimtek) Eksekutif–Legislatif Partai Gerindra yang diikuti pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur, kepala daerah, serta DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kegiatan yang digelar DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini berlangsung pada 8–10 Desember 2025.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, hadir dalam pembukaan acara tersebut dan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Banyuwangi sebagai lokasi penyelenggaraan.
“Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai lokasi Bimtek. Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Ipuk, Senin (8/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Ipuk menyampaikan bahwa arah pembangunan Banyuwangi berjalan selaras dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut kolaborasi pemerintah daerah dan legislatif telah menunjukkan dampak positif, salah satunya penurunan angka kemiskinan.
“Pada 2020 angka kemiskinan Banyuwangi berada di angka 8 persen dan kini turun menjadi 6,13 persen. Ini juga berkat dukungan dari sahabat-sahabat Partai Gerindra,” katanya.
Ipuk juga menyoroti keselarasan Banyuwangi dengan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). Untuk MBG, Pemkab mendorong penyediaan bahan pangan dari petani dan peternak lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung masyarakat desa.
“Kami meminta agar pasokan MBG diambil dari petani dan peternak Banyuwangi selama ketersediaannya mencukupi,” ujarnya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Ipuk menyebut Banyuwangi kini memiliki dua sekolah yang menampung ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa MBG dirancang tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, hingga koperasi desa.
“Kebijakan Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen Presiden terhadap pendidikan gratis tanpa mengurangi kualitas. Kepala daerah dan kader Gerindra harus mendukung ini,” kata Wihadi.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menambahkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan berjalan optimal.
“Sinkronisasi program memastikan masyarakat merasakan manfaat kebijakan prioritas Presiden,” ujarnya.
Penulis : Bi
Editor : Bi
