Saat Penjaringan Perangkat Desa Karangsari, Awak Media Agar Izin Kepala Desa Untuk Dapat Masuk

Kamis, 27 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANYUWANGI, detikkota.com – Dalam acara proses musyawarah penjaringan perangkat Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, beberapa awak media yang akan liputan mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dari salah satu perangkat yang berketapan berada di depan pintu masuk kantor desa.

Perangkat desa berinisial M tersebut saat awak media hadir dengan jelas jelas mengatakan, boleh masuk asal ada izin dari kepala desa, padahal awak media sudah mengatakan ingin liputan.

” Boleh masuk, asal ada izin dari kepala desa,” kata M di depan rekan perangkat desa lainya yang sedang bertugas di depan pintu masuk kantor. Rabu (261/2022)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari apa yang di alami awak media tersebut ketua komunitas Jurnalis Jawa timur wilayah Banyuwangi ( KJJT) angkat bicara bahwa hal tersebut merupakan salah satu dugaan atas tindakan yang menghalang-halangi kinerja wartawan saat melakukan peliputan.

M. Dofir Munawar Ketua KJJT wilayah Banyuwangi mengatakan, apa yang di laksanakan oleh pemdes Karangsari merupakan sesuatu yang mesti di ketahui oleh semua pihak, dan tidak seharusnya dan wartawan punya hak untuk melakukan peliputan tanpa harus izin kepada siapapun,” ujarnya

” Apalagi ini musyawarah warga dan pemdes dalam melaksanakan penjaringan perangkat desa untuk penetapan kepala dusun (Kadus) yang notabe nya merupakan kepentingan publik.”Terangnya

Lebih lanjut Dofir menjelaskan” Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.” Ungkapnya

Sementara M saat di konfirmasi hanya mengatakan” saya tidak tau kalau sampyan itu wartawan, dan juga saya tidak tau akan Undang undang pers, saya hanya melakukan apa yang telah di sepakati waktu rapat, bahwa yang boleh masuk pendopo saat penjaringan perangkat berlangsung orang yang memiliki surat panggilan.” kilah M kepada awak media (her/tim)

Berita Terkait

Beasiswa Pemuda Tangguh Tak Tepat Sasaran, Wali Kota Surabaya Minta Evaluasi Menyeluruh
Dua Pekerja Tewas Terjatuh dari Cerobong PLTU Sukabangun, Manajemen PLN NPS Disorot
Lima Kru Tongkang TK Indo Ocean Marine Dievakuasi Usai Alami Kebocoran di Perairan Giliyang
Pangkas Anggaran Publikasi, Ketua PJI Purwakarta Mahesa Jenar Ultimatum Kominfo dan Siap Gelar Aksi Massa
Wartawan di Purwakarta Kecewa, Kerja Sama Media TA 2025 Diskominfo Gagal Bayar
Durian Merah Banyuwangi Resmi Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis
Video Viral Orang Tua Murid di Sumenep Keluhkan Menu MBG Anak Tak Dimakan
Kapolres Sumenep Sosialisasikan DIPA 2026, Tekankan Pengelolaan Anggaran Akuntabel

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:54 WIB

Beasiswa Pemuda Tangguh Tak Tepat Sasaran, Wali Kota Surabaya Minta Evaluasi Menyeluruh

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:41 WIB

Dua Pekerja Tewas Terjatuh dari Cerobong PLTU Sukabangun, Manajemen PLN NPS Disorot

Kamis, 22 Januari 2026 - 16:03 WIB

Lima Kru Tongkang TK Indo Ocean Marine Dievakuasi Usai Alami Kebocoran di Perairan Giliyang

Kamis, 22 Januari 2026 - 15:57 WIB

Pangkas Anggaran Publikasi, Ketua PJI Purwakarta Mahesa Jenar Ultimatum Kominfo dan Siap Gelar Aksi Massa

Kamis, 22 Januari 2026 - 15:56 WIB

Wartawan di Purwakarta Kecewa, Kerja Sama Media TA 2025 Diskominfo Gagal Bayar

Berita Terbaru

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumenep di Pendopo Keraton Sumenep.

Pemerintahan

Bupati Sumenep Lantik Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumenep

Jumat, 23 Jan 2026 - 21:09 WIB