SUMENEP, detikkota.com – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melaksanakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) tahap II di wilayahnya.
Kepala Dinas Perkimhub, Yayak Nurwahyudi melalui Kabid Pertanahan, Heri Kushendrawan menjelaskan, program PPTPKH memberikan kepastian legalitas untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang beririsan ataupun yang berada kawasan hutan.
![Banner](https://detikkota.com/wp-content/uploads/2023/11/penghargaan-tvone.jpeg" "banner")
Beberapa tahapan dalam rangkaian kegiatan PPTPKH mulai dari sosialisasi hingga level kecamatan, pendampingan, digitasi bidang dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan bersama camat, kepala desa, aparatur desa dan para stekholder lainnya.
Heri menyatakan, sambutan masyarakat Sumenep atas program PPTPKH sangat baik.
“Untuk itu, Pemkab Sumenep sangat mendukung adanya kegiatan PPTPKH, baik tahap pertama hingga tahap kedua saat ini,” jelasnya, Jumat (22/9/2023).
Pada program PPTPKH tahap I, lanjutnua, data usulan permohonan yang diterima oleh Tim Kabupaten seluas 123 hektar. Permohonan berasal dari 28 desa di 9 kecamatan, 2 instansi dan 1 badan sosial/keagamaan.
Sementara untuk tahap II, Tim Kabupaten sedang memproses tambahan usulan dari 2 desa di 2 kecamatan dan 1 instansi dengan luar 63 hektar.
“Setelah pengusulan selesai, tahap selanjutnya menunggu verifikasi administrasi dan lapangan oleh tim terpadu dari Kementerian LHK,” tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan peta indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Kabupaten Sumenep terdapat 86 hektar permukiman, fasum dan fasos yang berada di kawasan hutan.
“Ini salah satu bentuk inplemitasi pelayanan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat, intansi, badan sosial atau keagamaan dalam penyelesaian penguasaan tanah, baik permukiman, fasum dan fasos dalam rangka penataan kawasan hutan,” pungkasnya.
