Tekankan Inovasi, Presiden Instruksikan Pembenahan Supply Chain Garam Rakyat

Senin, 5 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi memimpin Ratas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta

Presiden Jokowi memimpin Ratas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta

JAKARTA, detikkota.com – Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembenahan besar-besaran dan menyeluruh dalam rantai pasok (supply chain) guna mengoptimalkan penyerapan produksi garam rakyat.

“Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran mulai dari supply chain, mulai hulu sampai hilir,” kata Presiden dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyerapan Garam Rakyat, Senin (5/10/2020) pagi, di Istana Merdeka, Jakarta.

Berdasarkan laporan yang ia terima, diungkap Presiden Joko Widodo, terdapat dua masalah utama dalam penyerapan garam rakyat yaitu kualitas garam yang belum sesuai standar industri dan kapasitas produksi nasional yang masih rendah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya,” tegas Presiden.

Diungkap Kepala Negara, terkait kualitas, berdasarkan data yang diterimanya, per 22 September 2020 masih terdapat 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri.

“Ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” perintah Presiden kepada jajarannya yang terhubung melalui konferensi video ini.

Tingkat produksi garam nasional yang masih rendah, tambah Presiden, berdampak pada dilakukannya importasi untuk memenuhi kebutuhan.

“Sebagai contoh, dari kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional kita baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi, yaitu 2,9 ton,” kata Kepala Negara.

Untuk menyelesaikan persoalan garam nasional ini, Presiden memerintahkan jajarannya untuk memperhatikan ketersediaan lahan produksi serta mempercepat integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di sepuluh provinsi produsen garam.

“Ini harus betul-betul diintegrasikan, harus terintegrasi dan ada ekstensifikasi,” perintah Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga memerintahkan upaya perbaikan dalam produktivitas dan kualitas garam rakyat.

“Penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plan harus betul-betul kita kerjakan, sehingga pasca produksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan, terutama dalam gudang penyimpanan,” kata Presiden.

Terakhir, Presiden minta dipersiapkan pengembangan hilirisasi industri garam dengan mengembangkan industri turunannya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Sat Reskrim Polres Sumenep Gelar Bakti Sosial di HUT ke-78, Wujud Kepedulian untuk Masyarakat
Kraksaan Aspirasi Run 2025 Meriah, Ratusan Pelari Padati Alun-Alun Kota Kraksaan
PWI–PKP Sepakati Program Rumah Wartawan, MIO Indonesia Harap Tak Ada Diskriminasi
Water Run 2025 Perdana di Probolinggo Disambut Meriah Ribuan Peserta
Empat Tahun Berjalan Tanpa Manfaat, PMII UPI Desak Evaluasi Total Kantor KKKS Sumenep
KINDERGARTEN RILIS ALBUM BERTAJUK “MONOLOG”, ANGKAT CERITA PERJALANAN HIDUP DENGAN NADA POSITIF
Distribusi Tablet DPRD Sumenep Dipertanyakan, PMII Siap Turun Aksi
Pengaspalan Hampir Rampung, Panjang Jiwo Disorot karena Balap Liar

Berita Terkait

Senin, 8 Desember 2025 - 20:37 WIB

Sat Reskrim Polres Sumenep Gelar Bakti Sosial di HUT ke-78, Wujud Kepedulian untuk Masyarakat

Minggu, 7 Desember 2025 - 13:20 WIB

Kraksaan Aspirasi Run 2025 Meriah, Ratusan Pelari Padati Alun-Alun Kota Kraksaan

Sabtu, 6 Desember 2025 - 12:26 WIB

PWI–PKP Sepakati Program Rumah Wartawan, MIO Indonesia Harap Tak Ada Diskriminasi

Sabtu, 6 Desember 2025 - 12:12 WIB

Water Run 2025 Perdana di Probolinggo Disambut Meriah Ribuan Peserta

Jumat, 5 Desember 2025 - 22:22 WIB

Empat Tahun Berjalan Tanpa Manfaat, PMII UPI Desak Evaluasi Total Kantor KKKS Sumenep

Berita Terbaru