Ulama Madura Minta Dukungan Mahfud MD Pembentukan Provinsi Madura

Menko Polhukam Mahfud MD (kedua dari kanan) saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Madura di kantornya
Banner

JAKARTA, detikkota.com – Ulama hingga rektor perguruan tinggi dari pulau garam menyambangi Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, pada Rabu (18/11/2020). Kemarin.

Kegiatan itu dalam rangka menyampaikan kembali mengenai pemekaran Pulau Madura menjadi Provinsi terpisah dari Jawa Timur.

Banner

“Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi Provinsi,” ujar H. Ahmad Zaini, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.

Dia pun menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Mahfud. Pesan itu berkaitan erat dengan pembangunan jalan tol. Diketahui dalam kepemimpinannya, Presiden Jokowi membuat jalan tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura, kata Ahmad, yang tidak dibuatkan tol, padahal jalan di Madura sendiri sempit.

“Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden,” pintanya.

Ahmad juga bilang, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi kota madya.

“Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan Provinsi,” ujarnya.

Terkait rencana itu, Mahfud menegaskan sejak beberapa tahun lalu ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran tersebut.

Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan. Apalagi, lanjut dia, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk Bupati dan DPRD.

“Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal dibawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi,” ujar Mahfud.

Selain meminta dukungan untuk pemekaran Madura menjadi Provinsi, para ulama dan pimpinan pesantren yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Madura (Basra) menegaskan dukungan upaya pemerintah menguatkan persatuan dan keamanan NKRI.

“Pak Mahfud menjadi tumpuan masyarakat Madura dalam rangka menjaga keamanan nasional yang saat sekarang sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang menimpa pemerintah kita,” ujar KH. Nurudin Abdurrahman, Sekretaris Basra.

“Oleh sebab itu, sesuai dengan ajaran yang kami anut, yaitu ahlussunnah waljamaah, kalau pemerintah sudah sah, resmi itu harus didukung sepenuhnya tidak boleh nyimpang dari itu,” lanjutnya.

Nurudin menambahkan, ulama Madura tetap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

“Figur kita pak Mahfud MD punya tugas persatuan dan kesatuan dan kami dukung sepenuhnya,” kata Nurudin. (Y/M/Red)

title="banner"