UPP Saber Pungli Sumenep Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Pengendalian Gratifikasi 

Rabu, 31 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya pungutan liar (pungli) dan pengendalian gratifikasi, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Sosialisasi telah dilaksanakan di enam lokasi lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, di antaranya BKPSDM pada 22 Juli 2024, Dinas Pendidikan pada 23 Juli 2024, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada 24 Juli 2024, MPP pada 25 Juli 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Senin 29 Juli 2024 dan Dinas Kesehatan P2KB pada Selasa 30 Juli 2024.

Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Sumenep Kompol Trie Sis Biantoro, S.Pd. S.I.K., M.H. menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya menegakkan integritas dan menghindari praktik pungutan liar (pungli) serta korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kompol Trie Sis Biantoro dalam paparannya menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku pungli dan korupsi. Bahkan, juga disampaikan tentang peran Polri dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Sesuai arahan Satgas Saber Pungli Pusat, kita akan fokus pada upaya-upaya preventif atau pencegahan pungli. Selain itu kita juga melakukan pemasangan spanduk/baliho imbauan di beberapa titik pusat pelayanan publik di Kabupaten Sumenep,” ujar Kompol Trie Sis Biantoro.

Untuk itu, Polri berkomitmen mendukung upaya pemberantasan pungli dan korupsi.

“Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam praktik tersebut,” tegas Kompol Trie Sis Biantoro.

Diharapkan sosialisasi ini dapat menanamkan nilai-nilai anti pungli dan anti korupsi dalam setiap pelaksanaan tugas ASN, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Sumenep.

Berita Terkait

Pemkab Sumenep Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Pembentukan Satgas PPA Desa
Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB-P2 Jelang HJKS ke-733
Bupati Lumajang Tekankan Literasi Keuangan sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Daerah
Dinsos P3A Sumenep Perluas Jangkauan Satgas PPA Hingga Tingkat Desa
Pemkot Surabaya Tertibkan Data DTSEN 2025, Warga Belum Verifikasi Dibatasi Akses Layanan
Sekdakab Sumenep Tekankan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Efisiensi BBM
Sekdakab Sumenep Dorong Festival Ojung Jadi Ikon Wisata Budaya Bernilai Ekonomi
Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Menkeu: Tambah Kekuatan Fiskal

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 10:57 WIB

Pemkab Sumenep Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Pembentukan Satgas PPA Desa

Kamis, 16 April 2026 - 10:53 WIB

Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB-P2 Jelang HJKS ke-733

Kamis, 16 April 2026 - 10:51 WIB

Bupati Lumajang Tekankan Literasi Keuangan sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Daerah

Rabu, 15 April 2026 - 11:28 WIB

Dinsos P3A Sumenep Perluas Jangkauan Satgas PPA Hingga Tingkat Desa

Selasa, 14 April 2026 - 07:43 WIB

Pemkot Surabaya Tertibkan Data DTSEN 2025, Warga Belum Verifikasi Dibatasi Akses Layanan

Berita Terbaru

Petugas melayani warga dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Surabaya, seiring program penghapusan denda pajak dalam rangka HJKS ke-733, April 2026.

Pemerintahan

Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB-P2 Jelang HJKS ke-733

Kamis, 16 Apr 2026 - 10:53 WIB