SURABAYA, detikkota.com – Retno Sulitijaningsih Nunuk (52) terus terisak saat menceritakan pengalamannya yang diwajibkan membeli seragam sekolah oleh SMPN 29 Surabaya, tempat di mana puteranya bersekolah. Ia yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pun mencurahkan kesulitannya di DPRD Surabaya, Kamis (9/9/2021).
Nunuk mengaku tidak mampu membayar lantaran biaya seragam mencapai Rp 1.730.000. Nominal itu untuk empat setelan seragam, meliputi setelan putih biru, batik celana putih, pramuka, serta baju olahraga dan beberapa atribut sekolah.
Kita mau beli di luar juga nggak oleh (nggak boleh), katanya seragamnya ada cirinya sendiri,” ujar Nunuk saat wadul ke kantor DPRD Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan Sekretaris Fraksi PDIP Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Nunuk menjelaskan dirinya adalah seorang janda dengan penghasilan Rp 800 ribu per bulan dari kerjanya menjadi buruh bersih rumah di Surabaya.
Kerja rumah tangga, bersih-bersih rumah,” jelasnya
Sambil sesekali menyeka air mata, Nunuk mengurai jika sekolah menerapkan sistem cicilan untuk pembelian seragam dengan uang muka Rp 300 ribu dan selanjutnya diangsur setiap bulan.
Diwajibkannya itu seperti ini, kalau ada yang bayar 300 juga bayar,” terangnya
Hal ini berbeda ketika anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar.
“Kalau SD-nya ini dapet seragam, sampai kelas enam itu, saya malah nggak pernah beli,” imbuhnya.
Karena kebijakan sekolah yang dirasanya memberatkan wali murid, Nunuk hanya bisa pasrah. Ia pun merayu anaknya agar mau mengenakan seragam lama saat menjalani pembelajaran tatap muka.
“Ya belum, gimana mbayare,” tuturnya pasrah.
Menanggapi aduan itu, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am berjanji akan membantu penyelesaian masalah tersebut.
Harusnya pihak sekolah paham betul, kami di DPRD Surabaya sudah menganggarkan seragam untuk masyarakat MBR dan Mitra Warga,” ujar Ghoni.
Ghoni memastikan dirinya akan pasang badan jika dikemudian hari ada yang merisak Nunuk dan putranya selama di sekolah.
Ini adalah keberanian, beliau adalah masyarakat MBR yang sewajibnya pula ditanggung kesejahteraannya oleh pemerintah, jika nanti ada pembullyan lapor kembali pada saya,” tegas anggota Komisi C DPRD Surabaya, itu. (Redho)
