SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah mahasiswa asal Kepulauan Kangean, yang tergabung kedalam Forum Pemuda Kepulauan Sumenep Bersatu (FPKSB) meminta pengelola PT Sumekar Line segera mengoprasikan kapal motor Dharma Bahari Sumekar (DBS) III
Pasalnya, menurut Koordinator FPKSB Abror Muhlasin kapal DBS III milik Pemkab Sumenep yang pengelolaan nya diberikan kepada BUMD PT Sumekar Line ini sudah hampir satu tahu tidak beroprasi melayani pelayaran ke Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep Jawa Timur
“Sejak akhir tahun 2020 lalu tidak berlayar, sudah menjadi kapal apung di Pelabuhan Kalianget itu,” ujarnya di Sela-sela audiensi dengan direksi PT Sumekar Line. Senin 13/12/2021
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Abror juga menjelaskan, dalam situasi gelombang cukup besar seperti saat ini kapal DBS III sangat dibutuhkan untuk melayani transportasi masyarakat kepulauan. Sebab kapal yang selama ini beroprasi DBS I tidak memadai untuk melakukan pelayara karena terlalu kecil
“Katanya (PT Sumekar Line-red) sudah rusak tetapi akan diperbaiki, juga surat-suratnya sudah mati karena sudah lama tidak beroprasi,” jelasnya
Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Sebab hadirnya DBS III pada tahun 2018 lalu merupakan janji politik Pemrrintah Kabupaten Sumenep, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakar Kepulauan Kangean
“Sangat kecewa, karena Bupati Sumenep periode 2010-201 Busyro Karim mengatakan itu hadiar untuk kepulauan, tapi nyata sekarang malah tidak difungsikan,” tandasnya
Akibat tidak beroprasinya DBS III disampaiakan Abror, pelayaran dari Pelabuhan Kalianget ke daerah Kepulauan Kangean menjadi terganggu. Belum lagi kata dia, kapal yang dioprasikan oleh PT Sumekar Line yaitu DBS I sering terjadi over kapasitas atau kelebihan muatan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan tempat tidur dan kursi.
Sedangkan harga yang harus dibayar untuk tiket tetap sama dengan pelanggan yang mendapatkan fasilitas tempat tidur. Maka tidak heran sering terjadi perebutan fasilitas antar sesama pelanggan
Hal ini tentu katanya, sangat berkaitan dengan buruknya pelayanan yang diberikan. Atas dasar itu mahasiswa Fakultas Hukum ini meminta manajemen untuk segera memperbaiki pelayanan. Ia juta mengingatkan, jangan sampai merugikan pelanggan yang sudah mengeluarkan uang untuk membelu tiket
“Banyak masyarakat pengguna yang tidur di tempat barang. Maka memperbaiki pelayanan sangat perlu,” tegasnya
Selain itu, Abror dan mahasiswa Kepulauan Kangean juga mempersoalkan mekanisme penjualan tiket. Sebab menurutnya, awal terjadinya over kapasitas karena amburadulnya penjualan tiket yang tidak jelas jumlah kapasitas penumpangnya
“E-tiket yang ada di play store tidak bisa digunakan, hanya buang-buang anggaran. Jadi tidak ketahuan berapa kapasitas kapal,” herannya. (TH)
