Jual Minyak Goreng Secara Bersyarat, Pemkot Surabaya Berikan Sanksi Tegas

Selasa, 15 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, detikkota.com – Pemkot Surabaya melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos menyebut telah memberikan sanksi berupa teguran kepada pemilik toko modern yang menjual minyak goreng secara bersyarat.

“Kami sudah turun ke lapangan dan berikan sanksi berupa teguran. Ndak banyak yang ditemukan seperti itu,” ucapnya, Selasa (15/3/2022).

Sanksi berupa teguran itu ia lakukan saat dirinya mengunjungi beberapa toko modern atau swalayan yang terbukti menggunakan trik nakal kepada konsumen yang membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rata-data mereka harus beli paketan dengan sabun atau beras dan lain-lain,” katanya.

Sebelumnya, fakta tersebut terbongkar saat Kanwil IV KPPU melakukan Sidak di beberapa toko modern di Surabaya. Mereka menemukan tiga bentuk jenis penjualan minyak goreng secara bersyarat.

Pertama, mensyaratkan minimal nilai berbelanja tertentu mulai Rp10 ribu sampai Rp75 ribu. Kedua, mensyaratkan keanggotaan atau member tertentu. Ketiga, mensyaratkan pembelian produk tertentu dari dalam toko.

Padahal diketahui, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum Kanwil IV KPPU Romi Pradhana Aryo juga mengatakan pihaknya akan melakukan advokasi kepada para pemilik swalayan yang terpantau melakukan praktik penjualan minyak goreng bersayarat. Harapannya, praktik nakal tersebut dapat dihentikan.

“Para pemilik swalayan akan kami minta segera menghentikan praktik penjualan minyak goreng bersyarat dimaksud. Bila tidak diindahkan, tentu kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan,” tegas Romi. (Redho)

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 10:49 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita

Kamis, 19 November 2026 - 10:44 WIB

Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Berita Terbaru