LMAK Desak KPK Usut Tuntas Mafia Tanah Di Kabupaten Bekasi

Sabtu, 1 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi Menggalang kekuatan dari beberapa kampus JABODETABEK untuk melakukan aksi di KPK, Kementrian ATR/BPN, Kementrian KOPOLHUKAM hingga Istana Presiden.

“Agenda ini kami lakukan karena kami paham betul siapa lawan kami, dan kami disini sepakat akan menjadi satu kesatuan untuk melawan mafia tanah,” ujar Adib, Jumat (30/09/2022).

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadikan mereka satu kelompok dan pemilihan kordinator yang akan konsen terhadap kasus kasus tindak pidana Korupsi yang disepakati dengan wadah Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi Republik Indonesia (GEMPAK) RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya pertemuan ini menciptakan momentum bagaimana kemudian kami semua memiliki karakter yang sama memiliki wacana yang sama gerakan ini menjadi bukti konkrit kalau kita konsen dalam control dan mengawal kejahatan tindak pidana korupsi yang ada di Republik Indonesia alhamdulillah saya di percaya untuk menahkodai perahu besar ini” Lanjut Adib Kordinator GEMPAK RI.

Selain itu GEMPAK RI sudah merancang waktu dan mengumpulkan bukti bukti yang dapat dijadikan bahan untuk mengawal dan menyikapi dugaan TPK Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

“Dalam waktu dekat jika KPK terlihat lamban dalam penanganan kasus ini kami akan turun aksi marathon dimana setiap titik aksi akan ada masa aksi kami yang turun serentak menuntut agar kasus yang di duga merugikan negara dengan jumlah yang fantastis,” tegasnya.

Diwaktu yang sama GEMPAK RI Menunjukan Beberapa Dokumen yang akan menjadi acuan mereka bergerak.

“Yang kami jilid ini data yang sudah terkumpul, dari beberapa sumber dan akan kami kaji meski saat ini kasus telah ditangani oleh KPK kami akan melakukan gerakan aksi secara persuasive dengan menemui pejabat negara terkait bahkan jika penangan KPK lamban kami akan bersurat dan menghadap ke stafsus Ke Presidenan,” tutupnya. (RG)

Berita Terkait

Pemkab Bangkalan Perkuat Sinergi Informasi melalui Muswil VI RAPI
Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Berita Terkait

Minggu, 11 Januari 2026 - 11:30 WIB

Pemkab Bangkalan Perkuat Sinergi Informasi melalui Muswil VI RAPI

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Berita Terbaru

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Zainal Alim, mewakili Sekda Bangkalan saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah VI RAPI Wilayah 1301 Bangkalan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Minggu (11/1/2026).

Pemerintahan

Pemkab Bangkalan Perkuat Sinergi Informasi melalui Muswil VI RAPI

Minggu, 11 Jan 2026 - 11:30 WIB