LMAK Desak KPK Usut Tuntas Mafia Tanah Di Kabupaten Bekasi

Sabtu, 1 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi Menggalang kekuatan dari beberapa kampus JABODETABEK untuk melakukan aksi di KPK, Kementrian ATR/BPN, Kementrian KOPOLHUKAM hingga Istana Presiden.

“Agenda ini kami lakukan karena kami paham betul siapa lawan kami, dan kami disini sepakat akan menjadi satu kesatuan untuk melawan mafia tanah,” ujar Adib, Jumat (30/09/2022).

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadikan mereka satu kelompok dan pemilihan kordinator yang akan konsen terhadap kasus kasus tindak pidana Korupsi yang disepakati dengan wadah Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi Republik Indonesia (GEMPAK) RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya pertemuan ini menciptakan momentum bagaimana kemudian kami semua memiliki karakter yang sama memiliki wacana yang sama gerakan ini menjadi bukti konkrit kalau kita konsen dalam control dan mengawal kejahatan tindak pidana korupsi yang ada di Republik Indonesia alhamdulillah saya di percaya untuk menahkodai perahu besar ini” Lanjut Adib Kordinator GEMPAK RI.

Selain itu GEMPAK RI sudah merancang waktu dan mengumpulkan bukti bukti yang dapat dijadikan bahan untuk mengawal dan menyikapi dugaan TPK Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

“Dalam waktu dekat jika KPK terlihat lamban dalam penanganan kasus ini kami akan turun aksi marathon dimana setiap titik aksi akan ada masa aksi kami yang turun serentak menuntut agar kasus yang di duga merugikan negara dengan jumlah yang fantastis,” tegasnya.

Diwaktu yang sama GEMPAK RI Menunjukan Beberapa Dokumen yang akan menjadi acuan mereka bergerak.

“Yang kami jilid ini data yang sudah terkumpul, dari beberapa sumber dan akan kami kaji meski saat ini kasus telah ditangani oleh KPK kami akan melakukan gerakan aksi secara persuasive dengan menemui pejabat negara terkait bahkan jika penangan KPK lamban kami akan bersurat dan menghadap ke stafsus Ke Presidenan,” tutupnya. (RG)

Berita Terkait

Polres Sumenep Gelar Apel Siaga dan Patroli Besar, Antisipasi Kerawanan May Day
Polres Sumenep Gelar Rikkes Berkala 2026, Pastikan Kesehatan Personel Tetap Prima
Koordinator SPPG Sumenep Pastikan Laporan MBG Kalianget dan Pragaan Segera Dikirim ke KPPG Surabaya
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Jaringan dalam Kasus Kredit BRI Sumenep
Bunga Desa Jadi Solusi Layanan Dekat bagi Warga Tiga Desa di Banyuwangi
Bupati Sumenep Ingatkan Kades, Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan dan Akuntabel
Polres Sumenep Perketat Pengawasan Layanan SIM, Pastikan Proses Transparan dan Profesional
Alih-alih Bergizi, Siswa SDN Karanganyar Dapat Makanan Busuk

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:04 WIB

Polres Sumenep Gelar Apel Siaga dan Patroli Besar, Antisipasi Kerawanan May Day

Kamis, 30 April 2026 - 12:07 WIB

Polres Sumenep Gelar Rikkes Berkala 2026, Pastikan Kesehatan Personel Tetap Prima

Rabu, 29 April 2026 - 23:17 WIB

Koordinator SPPG Sumenep Pastikan Laporan MBG Kalianget dan Pragaan Segera Dikirim ke KPPG Surabaya

Rabu, 29 April 2026 - 19:06 WIB

Kuasa Hukum Soroti Dugaan Jaringan dalam Kasus Kredit BRI Sumenep

Rabu, 29 April 2026 - 15:42 WIB

Bunga Desa Jadi Solusi Layanan Dekat bagi Warga Tiga Desa di Banyuwangi

Berita Terbaru

Prosesi Ritual Hong Bahhong yang digelar masyarakat Kecamatan Geger, Bangkalan, sebagai tradisi turun-temurun yang kini diusulkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

SosBud

Ritual Hong Bahhong dari Geger Diajukan ke WBTbI

Kamis, 30 Apr 2026 - 14:41 WIB