Pantai untuk Tambak Garam Bersertifikat, GEMA AKSI Akan Datangi BPN Sumenep

Minggu, 5 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Ketua Gerakan Masyarakat Menolak Reklamasi (GEMA AKSI) Amirul Mukminin menyampaikan, aksi menolak rencana pembangunan tambak garam sudah sering dilakukan oleh warga. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda dari Pemdes Gersik Putih dan pemilik modal untuk mengurungkan niatnya menggarap Pantai Keris itu menjadi lahan tambak garam.

Padahal, pantai itu menjadi jantung kehidupan masyarakat Gersik Putih dan desa-desa sekitarnya. Mereka biasa menangkap seafood, ikan dan rajungan di lokasi itu.

“Aksi tadi, (menangkap seafood massal) untuk menunjukkan bahwa pesisir pantai bukanlah lahan kosong yang tidak bermanfaat, seperti pernyataan Kepala Desa Gersik Putih”, kata Amirul, Minggu (5/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, GEMA AKSI bersama warga serta nelayan lain dari berbagai desa akan terus berjuang untuk menolak rencana pembangunan tambak garam.

”Dalam waktu dekat, kami akan mendatangi pihak-pihak terkait di Pemkab Sumenep untuk menolak pembangunan tambak garam di Pantai Gersik Putih. Termasuk, mempertanyakan keanehan soal pesisir pantai atau lebih tepatnya laut yang disertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelasnya.

Sementara Kepala Desa Gersik Putih, Mohammad Mubab ketika dikonfirmasi berdalih pembangunan tambak demi kesejahteraan masyarakat, terutama di desanya. Lahan tersebut banyak disertifikat perorangan dari luar Desa Gresik Putih, sehingga jika dikelola oleh desa melalui yayasan akan lebih bermanfaat.

”Kami juga punya Perdes (Peraturan Desa) bahwa lahan kosong itu tidak boleh dikelola selain desa. Perdes ini sebagai upaya agar orang luar tidak mengelola lahan tersebut. Lagian, hanya  beberapa orang saja di Gersik Putih yang cari seafood,” dalihnya.

Muhab meyakini dengan dibangun tambak garam akan lebih bermanfaat dengan menggandeng pemilik modal atau investor. Sebab, desa akan mendapatkan bagian 10 hektar dari rencana 42 hektar kawasan pantai yang akan digarap oleh pemilik modal.

”Ini pemikiran saya. Akan lebih bagus kalau dibangun tambak. 10 tahun lagi, tidak mungkin anak-anak saya cari ikan ke laut. Dan yang sukses warga Gersik Putih kerja ke PT Garam dan merantau. Bukan cari seafood,” kata Mohab.

Seperti diberitakan, berkali-kali warga Desa Gersik Putih melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam tersebut. Minggu pagi tadi, warga setempat beserta warga desa tetangga melakukan aksi menangkap seafood bersama sama untuk menunjukkan bahwa kawasan tersebut sangat bermanfaat bagi warga, khususnya warga Desa Gersik Putih.(red)

Berita Terkait

Peringati Harkopnas ke-79, Bupati Sumenep Tegaskan Komitmen Koperasi Tangguh dan Gotong Royong
Dugaan Transaksi Lapak Pasar Ganding Jadi Sorotan, Praktisi Hukum Desak Transparansi Total
Silaturahim ke PWNU Jatim, LKKNU Sumenep Perkuat Arah Program Kerja
Tiga Rumah dan Kandang Sapi di Guluk-Guluk Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp150 Juta
PT IKS Kembali Jadi Sorotan, Pekerja Keluhkan Sistem Pengupahan hingga Dugaan Pelanggaran
Perahu Terbalik Saat Pasang Jaring, Nelayan Lansia di Sumenep Meninggal Dunia
Polisi Selidiki Penemuan Jenazah Perempuan di Persawahan Gapura, Ditemukan Luka di Kepala dan Leher
Pemkot Malang Perkuat Edukasi Terkait LGBT, DPRD Dorong Pendidikan Karakter Berkelanjutan

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 12:47 WIB

Peringati Harkopnas ke-79, Bupati Sumenep Tegaskan Komitmen Koperasi Tangguh dan Gotong Royong

Minggu, 12 Juli 2026 - 10:33 WIB

Dugaan Transaksi Lapak Pasar Ganding Jadi Sorotan, Praktisi Hukum Desak Transparansi Total

Minggu, 12 Juli 2026 - 09:19 WIB

Silaturahim ke PWNU Jatim, LKKNU Sumenep Perkuat Arah Program Kerja

Sabtu, 11 Juli 2026 - 17:10 WIB

Tiga Rumah dan Kandang Sapi di Guluk-Guluk Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp150 Juta

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:27 WIB

PT IKS Kembali Jadi Sorotan, Pekerja Keluhkan Sistem Pengupahan hingga Dugaan Pelanggaran

Berita Terbaru