Pembangunan Gedung Baru DPRD Sumenep Habiskan Hampir Separuh PAD 2023

Kamis, 16 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan menelan dana hampir separuh target pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023.

Anggaran untuk kantor baru wakil rakyat itu sebsar Rp 102,1 miliar. Sementara target PAD tahun 2023 sebesar Rp 243,7 miliar.

Kabid Penataan Bangunan dan Gedung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep, Benny Irawan mengatakan, proyek itu telah dikerjakan sejak  2022, yakni pemadatan lahan yang berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan dan menelam dana Rp 940 juta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Kegiatan tahun lalu difokuskan pada pematangan lahan. Lahannya sudah ada dan atas nama Pemkab Sumenep,” jelasnya, Kamis (16/3/2023).

Menurutnya, proyek pembangunan gedung baru dewan itu dilaksanakan secara multiyears, dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun terhitung 2022-2024.

Tahun ini, anggaran untuk kegiatan fisik Rp 41,2 miliar dan sisanya Rp akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran sebesar Rp 61 miliar.

Benny menuturkan, saat ini masih tahap finalisasi basic design yang dilaksanakan PT Yodya Karya (Persero), perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang akan melaksanakan proyek itu selama 2 tahun.

“Dijadwalkan, akhir bulan ini sudah masuk tahap lelang konstruksi. Jika melihat rancangannya, gedung baru dewan itu akan dibangun empat lantai”, imbuhnya.

Disebut Benny, gedung dewan yang baru akan berbeda dengan yang ditempati sekarang. Nantinya, setiap anggota dewan memiliki ruangan tersendiri. ”Jadi, ada 50 ruangan untuk pribadi anggota dewan. Itu sudah terakomodasi dalam rancangan awal,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menuturkan, sebenarnya rencana pembangunan gedung baru dimulai 2017, ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan pada 2018.

Rencana awal, lanjut politisi PKB itu, pembangunan fisik gedung dewan d dilaksanakan pada 2019. Namun, rencana tersebut tidak dilanjutkan karena kondisi anggaran tidak memungkinkan.

“Waktu itu terhambat pandemi Covid-19. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan gedung dialihkan untuk penanggulangan virus corona”, terangnya.(red)

Berita Terkait

Lumajang Pertahankan Predikat Kabupaten Informatif di KI Awards 2025
PKK Probolinggo Dorong Penguatan Administrasi dan Kapasitas Kader Desa
Bupati Bangkalan Tinjau Progres Perbaikan Drainase di Arosbaya
BPBD Bangkalan Salurkan Bantuan dan Layanan Psikososial untuk Pengungsi Erupsi Semeru
Banyuwangi Raih Dua Penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan
LPSK Gandeng Banyuwangi Perkuat Layanan Perlindungan Saksi dan Korban di Jawa Timur
Dewan Kehormatan MIO Indonesia: Menjaga Etika, Menyalakan Regenerasi
HAKAN Dorong RUU Kewarganegaraan Masuk Prolegnas Prioritas dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI

Berita Terkait

Minggu, 30 November 2025 - 15:00 WIB

Lumajang Pertahankan Predikat Kabupaten Informatif di KI Awards 2025

Sabtu, 29 November 2025 - 23:49 WIB

PKK Probolinggo Dorong Penguatan Administrasi dan Kapasitas Kader Desa

Sabtu, 29 November 2025 - 22:35 WIB

Bupati Bangkalan Tinjau Progres Perbaikan Drainase di Arosbaya

Sabtu, 29 November 2025 - 22:34 WIB

BPBD Bangkalan Salurkan Bantuan dan Layanan Psikososial untuk Pengungsi Erupsi Semeru

Sabtu, 29 November 2025 - 22:32 WIB

Banyuwangi Raih Dua Penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan

Berita Terbaru

Pemerintahan

Lumajang Pertahankan Predikat Kabupaten Informatif di KI Awards 2025

Minggu, 30 Nov 2025 - 15:00 WIB