APBD Penting Dijalankan untuk Dorong Ekonomi Daerah

Sabtu, 7 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

JAKARTA, detikkota.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada East Java Economic Forum (EJAVEC) tahun 2020 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen yang sangat penting untuk dijalankan di seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia untuk mendorong percepatan perekonomian daerah.

“Di tahun 2021, transfer ke daerah adalah Rp795,5 triliun. Dari APBN kalau total belanja negara adalah Rp2.750 triliun maka hampir sepertiganya adalah belanja negara yang dikirimkan kepada APBD dan juga sebagian langsung ke tingkat desa,” ungkapnya dalam acara bertema

“Menjaga Resiliensi, Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Jawa Timur di Tengah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (4/11/2020) berapa hari yang lalu tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari besarnya anggaran tersebut, Wamenkeu mengharapkan APBD bisa mendorong belanja dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mendorong kegiatan-kegiatan di desa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini dimana pergerakan antar daerah ditinjau dari pergerakan manusia dan pergerakan barang menjadi sulit, Wamenkeu menginginkan agar kegiatan-kegiatan ekonomi lokal dioptimalkan oleh uang masyarakat maupun dengan menggunakan dana desa.

undefined

“Kita ingin agar sektor pertanian di daerah pedesaan tetap memproduksi produk-produk pertanian.

Kegiatan UMKM di daerah tetap melakukan produksi barang hasil kerajinan, makanan, minuman, barang keperluan rumah tangga di daerah masing-masing.

Dibeli oleh uang yang ada bukan hanya uang masyarakat, Dana Desa pun bisa saja dipakai untuk membeli produk-produk lokal dan digunakan secara bersama-sama,” jelasnya.

Wamenkeu juga menyampaikan bahwa memutar perekonomian di tingkat lokal merupakan upaya yang perlu dipikirkan di tengah pandemi, disamping Pemerintah Pusat tetap menjalankan program perlindungan sosial dan program mendukung UMKM.

“Pasar Indonesia yang 270 juta penduduk, 60% ada di Jawa. Ini kita gunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi serta investasi. Kita tahu yang konsumsi tersebut 56-57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kita gulirkan terus dorongan bagi PDB dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita
Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin
Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Pengamat Nilai Pergantian Pimpinan Belum Tentu Selesaikan Masalah MBG
BRIN Ingatkan Ancaman Genangan Permanen di Pantura Jawa Akibat Penurunan Tanah dan Kenaikan Muka Laut
Rutan Sumenep Gandeng TNI-Polri Gelar Razia Gabungan, Perkuat Komitmen Zero Halinar
KNPI Sumenep Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Tegaskan Komitmen Perkuat Nasionalisme Pemuda

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:08 WIB

Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita

Senin, 8 Juni 2026 - 11:37 WIB

Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:52 WIB

Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:32 WIB

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:18 WIB

Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Pengamat Nilai Pergantian Pimpinan Belum Tentu Selesaikan Masalah MBG

Berita Terbaru