Kadin Khawatir Inflasi Tinggi di Sumenep Kerek Tingkat Kemiskinan

Minggu, 18 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar.

SUMENEP, detikkota.com – Angka inflasi Kabupaten Sumenep tertinggi di Jawa Timur untuk periode Mei 2023, yakni sebesar 5,44%.

Merespon kondisi tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar mengatakan bahwa, tingkat inflasi yang tinggi biasanya akan diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh adanya pengeluaran yang semakin banyak, sedangkan pemasukan masih tetap atau bahkan mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tiap inflasi yang tinggi akan dibarengi dengan angka kemiskinan yang juga ikut meningkat,” tutur Hairul, Minggu (18/6/2023).

Hairul mengungkapkan, inflasi disebabkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komuditas di suatu daerah. Akibatnya, pengeluaran belaja rumah tangga ikut naik.

Jika hal itu dibiarkan, lanjutnya, selain akan mempengaruhi kondisi perekonomian juga akan mempengaruhi berbagai sektor serta kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Jika biasanya masyarakat bisa saving, karena pengeluarannya meningkat terus, maka itu tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemkab Sumenep untuk memberikan perhatian khusus terkait hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan kajian lebih mendalam mengenai road map pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Selain itu, pihaknya juga berharap seluruh dinas terkait, terutama Dinas Koperasi UKM dan Perindag, bekerjasama dengan pihak lain untuk menekan angka inflasi di Sumenep.

Hairul mengungkapkan bahwa, Kadin meminta Pemkab Sumenep agar memperhatikan kondisi perekonomian warga, termasuk di wilayah kepulauan. Sehingga, tidak akan terjadi lonjakan harga dibandingkan dengan daratan.

“Pemerintah harus segera ambil langkah kongkret. Adakan subsidi angkutan barang ke kepulauan. Dinas yang berkaitan dengan ekonomi, ayo dong bekerjasama, jangan dipasrahkan ke satu dinas saja,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik
TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru