BANYUWANGI, detikkota.com – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meraih capaian tertinggi secara nasional. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Banyuwangi mencatat indeks SPBE sebesar 4,87 dari skala maksimal 5.
Nilai tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai pemerintah daerah dengan indeks SPBE tertinggi di Indonesia, sekaligus masuk dalam kategori “Memuaskan”. Capaian ini mengungguli pemerintah daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB, lima instansi dengan nilai indeks SPBE tertinggi secara nasional yakni KemenPAN-RB dengan nilai 4,88, disusul Pemkab Banyuwangi 4,87, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 4,80, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4,79, dan Pemerintah Kota Surabaya 4,78. Sementara itu, indeks SPBE nasional tercatat berada pada angka rata-rata 3,23.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi SPBE 2025 dilakukan terhadap seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian mencakup 47 indikator yang terbagi dalam empat domain, yakni kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE yang meliputi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan.
“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik, baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kapasitas aparatur,” ujar Ipuk, Kamis (8/1/2026).
Ipuk menambahkan, evaluasi SPBE yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali menjadi tolok ukur penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Banyuwangi, termasuk penunjukan sebagai pilot project program transformasi digital nasional, khususnya digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga, di mana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Program digitalisasi bantuan sosial tersebut telah diuji coba sejak September 2025 melalui aplikasi Portal Perlinsos. Ke depan, program ini direncanakan akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah dinilai berhasil diterapkan di Banyuwangi.
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah mengembangkan sistem pelayanan publik digital terintegrasi melalui program Smart Kampung sejak 2016. Program ini bertujuan mendorong budaya digital hingga tingkat desa dan dimanfaatkan untuk layanan kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, serta kesehatan.
Penulis : Bi
Editor : Red
