SUMENEP, detikkota.com – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasyadi, Kamis (13/07/2023).
Sejumlah aktivis Fakta hadir untuk menyoroti realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep yang cenderung dihabiskan untuk keperluan perjalanan dinas dan kepentingan birokrasi.
Presiden Fakta, Nur Hayat mengatakan, pihaknya menyoal potret belanja daerah Kabupaten Sumenep yang habis untuk belanja operasional dan perjalanan dinas pejabat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari hasil analisis kami, terbukti pada rentang waktu lima tahun terakhir belanja modal Kabupaten Sumenep hanya berkisar 8 persen dari total APBD,” jelasnya.
Mantan Koordinator BEM se-Sumenep itu menilai Pemerintah k
Kabupaten Sumenep terindikasi boros dan gendut dalam pengalokasian anggaran untuk birokrasinya.
“Karena belanja modal yang seyogyanya mendapat perhatian untuk pemenuhan layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi justru rendah,” imbuhnya.
Hayat menyimpulkan, secara keseluruhan APBD Kabupaten Sumenep bisa diasumsikan sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Bahkan terdapat indikasi bahwa belanja daerah Kabupaten Sumenep tahun ini terjadi modus pembajakan APBD oleh birokrasi,” pungkasnya.
