JAKARTA, detikkota.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan program Blue Policing sebagai pendekatan baru dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Program yang dijadwalkan diluncurkan pada 26 November 2026 itu tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga perlindungan lingkungan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut dirancang untuk memperkuat keamanan maritim sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.
Ketua Program Blue Policing sekaligus Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan pendekatan tersebut merupakan upaya memperluas peran kepolisian dalam menangani berbagai persoalan di wilayah perairan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masyarakat pesisir akan dilibatkan secara aktif sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut menyasar sejumlah persoalan kelautan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, kerusakan kawasan mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pelaksanaan Blue Policing akan bertumpu pada enam pilar, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
Keenam pilar tersebut mencakup pencegahan gangguan keamanan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Dalam penerapannya, Polri akan melakukan pemetaan wilayah rawan, dialog dengan masyarakat, patroli dan pengawasan perairan, serta kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
Pitoyo menegaskan, menjaga wilayah laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri telah menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan berbeda sesuai karakteristik daerah.
Kepulauan Riau diarahkan pada penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali difokuskan pada keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Kegiatan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan program di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menyampaikan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya dilihat dari jumlah patroli maupun kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
Melalui program tersebut, Polri berharap keamanan wilayah laut semakin terjaga, ekosistem perairan terlindungi, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat berkembang secara berkelanjutan.
Penulis : Jack
Editor : Id








