Ada Penambahan 3 OPD Baru di Sumenep, Sekdakab: Efektif Januari 2024

Selasa, 19 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasyadi.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasyadi.

SUMENEP, detikkota.com – Usai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disetujui dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD setempat, maka dipastikan ada penambahan jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasyadi mengatakan, dalam Raperda tersebut ada penambahan 3 OPD. Tiga OPD yang baru dibentuk, lanjutnya, yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah OPD di lingkungan Pemkab Sumenep menjadi 27 dari semula 24 satuan kerja, baik dinas, badan dan kantor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Paling lambat awal Januari 2024 kebutuhan tenaga dan jabatan di tiga OPD baru tersebut sudah terisi. Penyusunan APBD 2024 juga akan disesuaikan dengan susunan OPD yang baru. Alokasi anggaran untuk program kegiatan tiga OPD itu akan disiapkan mulai tahun depan,” jelasnya, Senin (18/9/2023).

Selain satker yang sama sekali baru, kata Edy, penambahan OPD baru juga karena pemisahan beberapa urusan yang satu rumpun menjadi satuan kerja tersendiri.

“Penambahan OPD itu untuk memaksimalkan kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya,” imbuh Edy.

Edy menambahkan, satker baru yang dibentuk berupa Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), sedangkan 2 satker lain sifatnya pemisahan. Keduanya adalah Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Pendapatan Daerah sebelumnya satu rumpun dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian Disnaker semula bergabung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” pungkasnya.

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN
Tantangan 2026, Wabup Sumenep Tekankan Budaya Kerja Modern ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB