SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pembebasan Sumenep (FMPS) menggelar aksi demonstrasi didepan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Kamis (04/04/2024).
Dalam aksi ini mahasiswa mempertanyakan beberapa kejanggalan dalam pemuktahiran data yang dilakukan oleh Dinsos Sumenep pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar 750 juta rupiah.
Menurut korlap aksi Faisol Ibnu Hajar, dengan anggaran yang lumayan besar tersebut seharusnya pendataan dilakukan dengar benar untuk memperoleh data konkret di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab hasil penelusuran yang dilakukan para mahasiswa di beberapa titik sudah banyak ditemui kejanggalan, seperti adanya rumah megah yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Hasil temuan kami ada banyak rumah mentereng megah menjadi KPM di beberapa titik, yang sudah dipampang stiker penerima manfaat (labelisasi),” ucap korlap aksi didepan para pejabat Dinsos Sumenep.
Dengan adanya temuan itu mahasiswa meminta kepala Dinsos Sumenep untuk melakukan koordinasi dengan pendamping PKH supaya semacam ini tidak terjadi lagi.
“Kepala Dinsos harus banyak melakukan berbagai perbaikan data KPM di Sumenep,” jelas Faisol Ibnu Hajar.
Mereka menyebutkan dengan data yang asal-asalan tersebut berimbas pada angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, yang selalu mendapatkan rangking 3 di Jawa Timur dari daerah termiskin.
“Kepala Dinas harus ambil sikap dan jangan sampai garis kemiskinan terus menghantui kita, lakukan evaluasi terkait pemuktahiran data,” tegasnya.
Dalam aksi ini juga FMPS menuntut :
Pertama, Kepala Dinas Sosial harus melakukan koordinasi dengan pendamping PKH dengan banyaknya temuan.
Kedua, Kepala Dinas Sosial harus lakukan evaluasi pemuktahiran data yang anggarannya 750 juta, Kadis harus ambil sikap.
Ketiga, Kepala Dinas Sosial juga harus melakukan monitoring secara berkala untuk mengawal anggaran negara supaya benar tiba di tangan yang tepat.
