SUMENEP, detikkota.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (14/07/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, dan dihadiri Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran eksekutif, serta tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
Juru Bicara Banggar DPRD Sumenep, Muhammad Mirza Khomaini Hamid, menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan penyesuaian atas realisasi dan dinamika yang terjadi di tengah tahun anggaran. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporan Banggar, perubahan APBD 2025 disampaikan sebagai berikut:
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.444.877.909.383,02 atau turun sekitar Rp148,7 miliar dari anggaran awal.
Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2.704.669.769.315,95 atau turun sekitar Rp134,6 miliar dari sebelumnya.
Penerimaan pembiayaan naik menjadi Rp259.791.859.932,93 atau bertambah sekitar Rp14 miliar.
Pengeluaran pembiayaan netto tetap di angka Rp259.791.859.932,93.
Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) setelah perubahan tercatat sebesar nol rupiah.
Penambahan atau pergeseran anggaran difokuskan pada program-program prioritas seperti peningkatan ekonomi kerakyatan, layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan mendukung operasional rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Banggar menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merealisasikan anggaran sesuai rencana.
“Semoga hasil pembahasan ini dapat segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumenep,” ujar Mirza.
