APBD Surabaya 2026 Disahkan Rp12,7 Triliun, Pemkot Fokus Genjot PAD dan Percepatan Pembangunan

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

SURABAYA, detikkota.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 resmi disahkan sebesar Rp12,7 triliun. Dari total tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp10,898 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp8,198 triliun dengan total belanja daerah direncanakan mencapai Rp12,731 triliun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penetapan APBD 2026 akan menjadi dasar percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Pahlawan. “Kita segera melaksanakan pembangunan untuk tahun mendatang. Karena sudah bisa dilakukan persiapan lelang dan proses lainnya, sehingga Januari bisa langsung berjalan,” ujarnya, Selasa (11/10/2025).

Eri menuturkan, proyeksi PAD sekitar Rp8 triliun akan dioptimalkan melalui pengelolaan aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame. “Kita akan memaksimalkan aset-aset yang belum digunakan agar tidak mangkrak, bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menambah titik reklame di sejumlah lokasi strategis sebagai langkah untuk meningkatkan PAD. “Kita akan menaikkan pendapatan dari reklame. Nanti di beberapa jalan bisa dipasang neon box, tapi biaya listriknya bukan dari kita, melainkan dari pihak penyewa,” tambahnya.

Menurut Eri, langkah inovatif ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk menutup defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan pajak opsen yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. “Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Ini tantangan bagi kita agar tetap bisa menjaga stabilitas keuangan daerah,” tegasnya.

Eri juga memastikan penambahan titik reklame akan dilakukan secara terukur dan eksklusif sesuai karakteristik wilayah. “Titik reklame baru nanti akan dibedakan antara jalan utama dan non-utama agar penataannya tetap rapi dan proporsional,” pungkasnya.

Penulis : Sur

Editor : Red

Berita Terkait

Sekdakab Sumenep Dorong Festival Ojung Jadi Ikon Wisata Budaya Bernilai Ekonomi
Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Menkeu: Tambah Kekuatan Fiskal
Disdukcapil Sumenep Tembus 99 Persen Layanan, Andalkan Inovasi Digital dan Jemput Bola hingga Kepulauan
Bupati Lumajang Tekankan Sinergi dengan Media untuk Perkuat Pemahaman Publik
Wabup Purwakarta Kunjungi Sejumlah Dinas, Tegaskan Agenda Silaturahmi dan Evaluasi Program
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 Tetap Stabil di Atas 5,5 Persen
Distribusi LPG 3 Kg di Lumajang Dipercepat, Pengawasan Diperketat
Menhaj Perkuat Layanan Haji 2026 Lewat Digitalisasi dan Pengawasan Ketat

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 20:05 WIB

Sekdakab Sumenep Dorong Festival Ojung Jadi Ikon Wisata Budaya Bernilai Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 - 14:52 WIB

Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Menkeu: Tambah Kekuatan Fiskal

Jumat, 10 April 2026 - 23:57 WIB

Disdukcapil Sumenep Tembus 99 Persen Layanan, Andalkan Inovasi Digital dan Jemput Bola hingga Kepulauan

Jumat, 10 April 2026 - 11:48 WIB

Bupati Lumajang Tekankan Sinergi dengan Media untuk Perkuat Pemahaman Publik

Jumat, 10 April 2026 - 11:32 WIB

Wabup Purwakarta Kunjungi Sejumlah Dinas, Tegaskan Agenda Silaturahmi dan Evaluasi Program

Berita Terbaru