BANGKALAN, detikkota.com – Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan strategis kepada Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan tata ruang dan beban fiskal daerah.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (25/2/2026).
Dalam forum tersebut, Lukman Hakim menyoroti komposisi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Bangkalan yang mencapai sekitar 90 persen. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan berdampak pada terbatasnya ruang pengembangan industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan komposisi sebesar itu, hampir tidak tersedia ruang yang memadai untuk lahan industri mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Bangkalan telah mengajukan revisi Rencana Tata Ruang dengan menyesuaikan persentase LSD sesuai ketentuan pemerintah pusat sebesar 87 persen. Pemkab berencana mengurangi sekitar 5 persen untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan industri tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.
Selain tata ruang, Bupati juga menyoroti polemik penggajian Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan regulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menjelaskan terdapat perbedaan ketentuan dalam penggunaan dana BOS. Di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain terdapat pembatasan untuk penggajian tertentu sehingga menimbulkan kebingungan di daerah.
“Jika seluruhnya ditanggung APBD, hampir seluruh anggaran bisa terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang pembangunan sektor lain menjadi sangat terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi beban fiskal tersendiri bagi daerah. Namun demikian, Pemkab tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena para THL telah lama mengabdi.
Melalui forum tersebut, Lukman Hakim berharap Ditjen Otonomi Daerah dapat memberikan solusi dan kebijakan yang lebih fleksibel.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel agar pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, stabilitas fiskal, serta kepentingan kemanusiaan,” pungkasnya.
Penulis : EDW
Editor : EDW
