SUMENEP, detikkota.com – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, senilai lebih dari Rp200 juta menuai sorotan. Dana yang dialokasikan melalui APBDes Tahun Anggaran 2025 itu dipertanyakan sejumlah aktivis kepulauan karena dinilai belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Seorang aktivis kepulauan menyatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep melalui audiensi beberapa waktu lalu.
“Pengurus BUMDes Desa Saur Saebus harus bertanggung jawab terkait aliran dana tersebut. Karena itu anggaran bersumber dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menduga pengelolaan dana BUMDes tidak berjalan sesuai ketentuan, lantaran manfaatnya belum dirasakan secara merata, khususnya oleh petani yang disebut sebagai sasaran program.
“Mestinya para petani yang menerima manfaatnya. Tapi realitanya sampai akhir tahun para petani belum merasakan manfaatnya secara merata,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BUMDes Desa Saur Saebus, Moh. Ramlah, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan seluruh dana dikelola oleh BUMDes dan difokuskan untuk kegiatan pertanian di wilayah Saur Saebus.
“Semua dana dikelola oleh BUMDes sendiri untuk pekerjaan yang melibatkan petani. Fokus pekerjaan kami di Saur,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua petani dilibatkan dalam pekerjaan karena keterbatasan kebutuhan tenaga kerja. Ia juga mempersilakan pihak yang meragukan untuk mengecek langsung lokasi kegiatan.
“Kalau bisa datang langsung ke Saur, cek lokasi pekerjaan dan tanyakan petani yang ikut bekerja. Memang tidak semua petani dilibatkan,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan inti BUMDes dimulai sejak September 2025 dan seluruh aktivitas disebut memiliki dokumentasi lengkap. Hingga saat ini, pekerjaan masih berlangsung sampai masa panen.
Meski demikian, desakan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana tetap mengemuka. Aktivis meminta pemerintah desa dan pengurus BUMDes membuka laporan penggunaan anggaran secara rinci agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Penulis : M
Editor : M
