Bansos Tahun 2021 Rp110 Triliun

Rabu, 30 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, Selasa (29/12/2020), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi terutama ini untuk 2021.

APBN 2021 telah disiapkan anggaran kurang lebih Rp110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Itu digunakan untuk program Kartu Sembako Rp45,1 triliun, yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp200.000 per bulan per penerima.

Kemudian PKH (Program Keluarga Harapan) disiapkan Rp28,7 triliun, ini untuk 10 juta penerima selama empat triwulan.

Kemudian Bansos Tunai ini Rp12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing Rp300.000 selama empat bulan.

Kemudian program Kartu Prakerja ini Rp10 triliun.

Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT Desa) Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan, ini Rp3,78 triliun.

“Yang kita ingin tekankan yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai Bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden.

“Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system,” sambungnya.

Jadi, Presiden meminta agar jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai. “Karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” paparnya.

“Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, yang sudah pernah disampaikan Presiden Jokowi berulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek.

“Betul-betul kirim ke account/rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Mobilitas Tinggi, Jalan Dr. Cipto Masuk Zona Prioritas Kebersihan DLH Sumenep
Khofifah Indar Parawansa Salurkan Bansos Rp16 Miliar Lebih di Kabupaten Probolinggo
Khofifah Indar Parawansa Tinjau Banjir di Probolinggo, Mohammad Haris Pastikan Penanganan dan Rekonstruksi Dipercepat
Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Prediksi Hujan Petir di Madura
Menteri Kehutanan Serahkan SK TORA 160,735 Hektare untuk 26 Desa di Banyuwangi
Patroli Skala Besar Ramadhan, Aparat Gabungan Jaga Kondusifitas Wilayah Sumenep
Kapolres Sumenep Sidak Penjual Kembang Api di Hari Pertama Ramadan 2026
BRI, UMKM, dan Tantangan Dampak Nyata: Antara Ekspansi Kredit, CSR, dan Digitalisasi

Berita Terkait

Selasa, 24 Februari 2026 - 14:54 WIB

Mobilitas Tinggi, Jalan Dr. Cipto Masuk Zona Prioritas Kebersihan DLH Sumenep

Senin, 23 Februari 2026 - 16:40 WIB

Khofifah Indar Parawansa Salurkan Bansos Rp16 Miliar Lebih di Kabupaten Probolinggo

Senin, 23 Februari 2026 - 16:38 WIB

Khofifah Indar Parawansa Tinjau Banjir di Probolinggo, Mohammad Haris Pastikan Penanganan dan Rekonstruksi Dipercepat

Senin, 23 Februari 2026 - 10:57 WIB

Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Prediksi Hujan Petir di Madura

Minggu, 22 Februari 2026 - 16:55 WIB

Menteri Kehutanan Serahkan SK TORA 160,735 Hektare untuk 26 Desa di Banyuwangi

Berita Terbaru

Pasuruan Siapkan 240 Kursi, Mudik Gratis 2026 Layani 6 Rute Tujuan

Pemerintahan

Pasuruan Siapkan 240 Kursi, Mudik Gratis 2026 Layani 6 Rute Tujuan

Selasa, 24 Feb 2026 - 09:32 WIB