Viral Video Pejabat Joget, Publik Soroti Sensitivitas Sosial dan Dugaan Permainan Proyek di Purwakarta

Selasa, 19 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat menghadiri sebuah acara yang belakangan menjadi sorotan publik setelah video suasana hiburan tersebar di media sosial.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat menghadiri sebuah acara yang belakangan menjadi sorotan publik setelah video suasana hiburan tersebar di media sosial.

PURWAKARTA, detikkota.com – Video yang memperlihatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tengah berjoget dan menikmati hiburan viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak Kepala DPKAD Purwakarta Nina bersama Sekda Purwakarta dan beberapa kepala dinas lainnya.

Viralnya video tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warga menilai perilaku para pejabat itu dianggap kurang menunjukkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih sulit.

Aktivis pemerhati ruang publik dan politik, Ronal, menilai pejabat publik seharusnya mampu menjaga sikap dan menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masih banyak warga Purwakarta yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Pengangguran juga masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat,” ujar Ronal.

Ia menambahkan, keberadaan sejumlah perusahaan dan pabrik di Purwakarta dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan lapangan pekerjaan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

Selain menyoroti video viral tersebut, publik juga mulai menyinggung dugaan adanya permainan dalam proyek tender bernilai besar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dugaan itu disebut-sebut berkaitan dengan proyek bernilai hingga Rp35 miliar.

Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan, isu tersebut kini ramai diperbincangkan masyarakat dan memunculkan berbagai spekulasi terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ronal meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek daerah.

Ia menegaskan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta program sosial lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai video viral tersebut maupun dugaan permainan proyek yang berkembang di tengah masyarakat.

Penulis : Nl

Editor : Nl/Red

Berita Terkait

Krisis Air Bersih Empat Bulan, Warga Langsar Sumenep Dapat Bantuan
Cuaca Sumenep Berubah Cepat, BMKG Ingatkan Warga dan Nelayan Waspada
Kades Nuryadi “Abah Haji” Buktikan Pembangunan Lumbung Desa, Petani Kini Punya Tempat Penyimpanan Hasil Panen
Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap
ATEP HERU TIADA, BELPUR BERDUKA
GPN Jatim dan DLH Sumenep Investigasi Dugaan Limbah Tambak Udang di Pesisir Ambunten
Wali Kota Eri Datangi Penyalur ART di Gunung Anyar, Pekerja Terjerat Denda Rp3,5 Juta Dipulangkan
Hari Tani Nasional 2026, Bupati Probolinggo Soroti Pupuk dan Harga Komoditas

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Krisis Air Bersih Empat Bulan, Warga Langsar Sumenep Dapat Bantuan

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Kades Nuryadi “Abah Haji” Buktikan Pembangunan Lumbung Desa, Petani Kini Punya Tempat Penyimpanan Hasil Panen

Minggu, 4 Oktober 2026 - 22:57 WIB

Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap

Selasa, 29 September 2026 - 16:38 WIB

ATEP HERU TIADA, BELPUR BERDUKA

Selasa, 29 September 2026 - 16:35 WIB

GPN Jatim dan DLH Sumenep Investigasi Dugaan Limbah Tambak Udang di Pesisir Ambunten

Berita Terbaru