Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang. (Dok. Polri)

Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang. (Dok. Polri)

JAKARTA, detikkota.com – Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan. Pengembangan perkara kini mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, S.I.K., M.H., mengatakan perkara tersebut sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026.

Hasil penyidikan mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM jenis biosolar yang dilakukan melalui pemindahan muatan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM tersebut kemudian dipindahkan kembali ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui mekanisme ship-to-ship di perairan Makassar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, meliputi dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto menyebutkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan pada 12 November 2026. Selanjutnya, penyidik mengembangkan perkara ke dugaan TPPU berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026.

Melalui pengembangan tersebut, Bareskrim akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan menggunakan pendekatan follow the money dan follow the asset.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pelaku diduga menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melebihi dokumen resmi.

Modus tersebut dilakukan dengan mengangkut BBM menggunakan truk tangki, kemudian memindahkannya ke kapal SPOB hingga kapal tanker. Dokumen asal pengiriman selanjutnya diduga diganti menggunakan dokumen pengiriman lain agar aktivitas tersebut terlihat seperti distribusi resmi.

Menurut Taufik, dari lima kali pengiriman selama periode Oktober 2025 hingga Februari 2026, ditemukan selisih volume sekitar 3.652 KL yang tidak sesuai dengan dokumen asal.

Dari perkara tersebut, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat berkas perkara di antaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 per 12 November 2026.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia menilai praktik ilegal tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM bersubsidi.

Polri bersama BPH Migas menegaskan akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi. Pengembangan kasus melalui penyidikan TPPU diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut sekaligus mencegah kebocoran keuangan negara.

Penulis : Jack

Editor : Id

Sumber Berita: Bdh

Berita Terkait

Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi
Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan
Muhamad Ridwan Abdul Aziz Wakili Purwakarta di Ajang Duta Pendidikan Jawa Barat 2027
MIOi Purwakarta Tantang Diskominfo Buka Dasar Hukum: Media Wajib Terverifikasi Dewan Pers, Pasal Berapa?
Dugaan Pengkondisian Titik IRPOM Mencuat, Sekjen BIDIK Desak Kepala DKPP Sumenep Evaluasi Korlu
Polresta Malang Kota Tanam 200 Pohon, Perkuat Pelestarian Sumber Mata Air

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:13 WIB

Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Senin, 16 November 2026 - 22:23 WIB

Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek

Senin, 16 November 2026 - 10:26 WIB

Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta

Senin, 16 November 2026 - 09:18 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan

Minggu, 15 November 2026 - 16:43 WIB

Muhamad Ridwan Abdul Aziz Wakili Purwakarta di Ajang Duta Pendidikan Jawa Barat 2027

Berita Terbaru