SUMENEP, detikkota.com – Dugaan pengkondisian titik kegiatan Irigasi Perpompaan (IRPOM) di Kabupaten Sumenep mendapat sorotan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep didesak segera mengevaluasi Koordinator Penyuluh (Korlu) yang diduga terlibat dalam pengaturan lokasi program tersebut.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BIDIK, Sunan. Ia menilai, penentuan lokasi IRPOM harus mengacu pada kebutuhan riil petani dan kondisi lahan, bukan berdasarkan kedekatan maupun kepentingan pihak tertentu.
Menurut Sunan, dugaan praktik pengkondisian tersebut berpotensi mencederai prinsip pemerataan bantuan pertanian, terutama bagi kelompok tani yang benar-benar membutuhkan akses pengairan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami minta Kepala DKPP Sumenep tegas. Tegur Korlu-nya, jangan sampai ada yang mengkondisikan titik IRPOM. Kalau dibiarkan, yang dirugikan itu petani kecil yang benar-benar butuh air,” tegas Sunan kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menambahkan, Korlu sebagai ujung tombak penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan seharusnya menjalankan fungsi pendataan dan pengawasan secara profesional serta netral.
Sunan mengingatkan agar usulan kelompok tani yang disampaikan berdasarkan kondisi lapangan tidak berubah akibat intervensi atau kepentingan tertentu.
“Korlu itu harusnya netral, mendata sesuai fakta lapangan. Jangan sampai usulan dari bawah diubah di atas meja hanya karena ada titipan,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, Sunan meminta DKPP Sumenep segera melakukan klarifikasi dan monitoring langsung ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran kegiatan IRPOM.
Ia juga menuntut adanya tindakan tegas apabila dugaan keterlibatan oknum Korlu dalam pengkondisian titik proyek terbukti melalui pemeriksaan.
“Kalau memang ada Korlu yang terbukti mengkondisikan, jangan hanya ditegur lisan. Harus ada sanksi tegas agar jadi efek jera,” tambahnya.
Sunan mengaku telah mengantongi sejumlah nama Korlu yang diduga terlibat dalam pengaturan titik kegiatan IRPOM. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.
Hingga berita ini ditulis, pihak DKPP Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi mengenai desakan maupun dugaan pengkondisian titik IRPOM tersebut.
Penulis : M
Editor : Id
