PURWAKARTA, detikkota.com – Pengerjaan proyek rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan Ketua Media Independen Online Indonesia (MIOi), Ronal. Ia mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan yang dinilai tidak mencerminkan standar rehabilitasi bangunan yang semestinya.
Sorotan tersebut muncul setelah Ronal melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan di lapangan. Ia menemukan bagian dinding atau pagar berbahan batu alam yang mengalami perbaikan hanya ditutup menggunakan plesteran semen tanpa mengembalikan bentuk dan tampilan seperti kondisi sebelumnya.
Menurut Ronal, metode pengerjaan tersebut terkesan tidak memperhatikan aspek kerapian, estetika, maupun kualitas teknis. Ia juga meminta pelaksana proyek tidak mengerjakan pekerjaan rehabilitasi sekadar untuk memenuhi kewajiban administrasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perbaikan ini hanya diplester tanpa dirapikan kembali seperti semula. Seharusnya pekerjaan dilakukan secara benar dan profesional. Dari hasil yang terlihat, kualitas pengerjaannya patut dipertanyakan,” ujar Ronal saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, proyek tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dengan nama pekerjaan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan (Pemeliharaan RTH Kabupaten Purwakarta).
Pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV Esra Amartya dengan nilai kontrak sebesar Rp194 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
Atas kondisi tersebut, Ronal mendesak Bupati Purwakarta agar melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah serta aparat penegak hukum (APH) tidak mengabaikan persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Kami meminta Bupati Purwakarta turun langsung melihat hasil pekerjaan ini. Inspektorat dan aparat penegak hukum juga perlu melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian. Anggaran APBD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tegasnya.
Ronal berharap pengawasan terhadap proyek pemerintah diperketat agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta maupun pihak pelaksana CV Esra Amartya belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan terhadap kualitas pengerjaan rehabilitasi RTH tersebut.
Penulis : Nal
Editor : Id








