AMAN Indonesia Dukung Pemerintah dalam Pencegahan Kelompok Radikal

Sabtu, 12 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional (AMAN) Indonesia menggelar diskusi kebangsaan dengan tema “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Toleransi Indonesia” di ruang diskusi Domu Coffee, Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).

Hadir sebagai pembicara Ginka Febriyanti Ginting selaku Kordinator AMAN Indonesia dan Tubagus sebagai Ketua Pelaksana yang juga Aktivis Jakarta.

Dalam Grand Opening Safari Pancasila, Ginka FBR Ginting mengatakan seperti sama-sama diketahui bersama hari ini kita menemukan banyak kasus atau perbuatan atau tindakan-tindakan maupun sikap intoleransi antar masyarakat. Toleransi ini seperi hanya angin belaka atau slogan belaka pada zaman sekarang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Toleransi hari ini kita harus mengetahui toleransi bukan hanya tentang agama tapi juga ada meliputi Keadilan, kebijakan, dan perdamaian,” tegas Ginka, Jumat (11/12).

Ginka juga menjelaskan, dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan atau kekuasaan hari ini kita juga harus adil dalam memberikan ruang setiap orang untuk menjadi atau menawarkan diri dalam pekerjaan dan kedudukan jabatan.

“Kita tidak boleh melihat dari satu sisi contohnya agama dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan ataupun kekuasaan,” tambah Ginka.

Tubagus mengatakan, kita harus melihat dari segala sisi atau bisa di bilang objectiv. Karena banyak kasus yang kita temukan atau permasalahan terkait dengan perbedaan atau intoleransi terhadap seseorang atau kelompok.

“Sekarang sudah bukan satu dua permasalahan lagi terkait dengan agama atau perbedaan keyakinan yang sering menjadi permasalahan di dunia termasuk di Indonesia,” kata TB akrab disapa.

Sudah seharusnya pemerintah harus menjadi penengah dalam kasus ini bukannya malah menutup mata dengan permasalahan tersebut.

TB juga menjelaskan pemerintah seharusnya menjadi solusi dalam semua persoalan keagamaan yang terjadi di daerah atau dimanapun dengan menegakkan mekanisme kemanusiaan dan keagamaan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada.

“Yang jelas, pemerintah harus menegakkan hukum, dan kami harap pemerintah hadir untuk semua agama. Tidak hanya yang mayoritas, tetapi semua dilindungi,” tutup TB. (Dio/Red)

Berita Terkait

PBNU Tetapkan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jadi Tuan Rumah Muktamar ke-35 NU
BMKG: Cuaca Jawa Timur Didominasi Cerah, Waspadai Udara Kabur dan Gelombang Perairan Selatan
Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita
Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin
Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Pengamat Nilai Pergantian Pimpinan Belum Tentu Selesaikan Masalah MBG
BRIN Ingatkan Ancaman Genangan Permanen di Pantura Jawa Akibat Penurunan Tanah dan Kenaikan Muka Laut

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:27 WIB

PBNU Tetapkan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jadi Tuan Rumah Muktamar ke-35 NU

Rabu, 8 Juli 2026 - 08:54 WIB

BMKG: Cuaca Jawa Timur Didominasi Cerah, Waspadai Udara Kabur dan Gelombang Perairan Selatan

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:08 WIB

Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita

Senin, 8 Juni 2026 - 11:37 WIB

Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:52 WIB

Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan

Berita Terbaru