Anggaran Ketahanan Pangan 2021 Ditingkatkan Hingga 30%

Selasa, 12 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan 2021 meningkat sangat signifikan sebesar 30% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi penurunan.

Anggaran ini akan digunakan untuk program ketahanan pangan 2021 agar dapat meningkatkan produksi pangan, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi.

“Kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai dengan 2020, trennya turun. Namun, kami akan membuat di 2021 meningkat. Kalau 2020 kemarin kami perkirakan hanya sekitar 80 triliun, maka di tahun 2021 akan menjadi 104 triliun,” ujar Wamenkeu secara daring pada Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/01).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp62,8 triliun dengan rincian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,7 triliun, dan Kementerian PUPR Rp34,3 triliun. Untuk Non K/L, alokasi APBN 2021 diberikan kepada subsidi sebesar Rp25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp5,4 triliun.

Sementara, Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp5,6 triliun berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK non fisik dana pelayanan ketahanan pangan.

“Peningkatan anggaran 2021 cukup besar. Mohon bisa digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Kami mengharapkan nanti bisa dibangun sinergi yang baik antara berbagai kementerian,” kata Wamenkeu.

Kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2021 akan berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

Selain itu, Pemerintah juga akan merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.

Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan melalui pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi small farming.

“Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar. Sektor pertanian adalah kunci kita, kunci dalam penciptaan tenaga kerja,” ujar Wamenkeu. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru