Anggota DPD RI Nilai Sikap Pemerintah Aceh Hentikan Kegiatan Dubes India Sudah Tepat

Selasa, 14 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman ikut memberi tanggapan terhadap sikap dan kebijakan Pemerintah Aceh yang meminta Dubes India, Manoj Khumar Bharti bersama delegasinya mengakhiri kegiatannya di Aceh.

“Penghentian agenda kegiatan Dubes India bersama delegasinya di Aceh adalah sikap dan kebijakan yang tepat. Hal tersebut sudah selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia sendiri terhadap tindak penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan politisi Partai Bharatiya Janata (BJP),” ujar Haji Uma, pada Selasa (14/06/2022).

Anggota DPR RI yang akrab disapa Haji Uma ini menyampaikan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah mengambil langkah bergabung bersama sejumlah negara islam lainnya yang mengutuk keras pernyataan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, ini merupakan prinsip dan integritas dari negara dengan jumlah muslim terbesar dunia, demikian juga Aceh sebagai provinsi dengan populasi muslim mayoritas di Indonesia.

“Sikap pemerintah Aceh dan berbagai elemen strategis lain merupakan bentuk ketegasan prinsip dan integritas dari Aceh sebagai daerah dengan jumlah muslim mayoritas di Indonesia yang notabene sebagai negara muslim terbesar di dunia,” katanya.

Haji Uma juga menyampaikan, disatu sisi ada konsekuensi dari sikap yang diambil Pemerintah Indonesia, misal hubungan kerjasama ekonomi dengan India. Namun berbagai potensi dampak telah dipikirkan oleh Pemerintah Indonesia atas sikap yang diambil.

Dalam hal ini prinsip dan integritas menjadi lebih penting. Karena hal itu menjadikan posisi Indonesia dihargai oleh negara lain.

“Indonesia telah mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari sikap diplomatik atas kasus ini, termasuk terganggunya hubungan kerjasama ekonomi. Namun prinsip dan integritas jauh lebih penting karena dengan demikian kita dihargai negara lain. Demikian juga dengan sikap yang diambil pemerintah Aceh dan berbagai elemen strategis lainnya. Semua sudah tepat sebagaimana mestinya,” tutup Haji Uma.(dima_red)

Berita Terkait

Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin
Disdukcapil Sumenep Matangkan Penerapan Pemblokiran Layanan Publik bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah
Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Ajak ASN dan Karyawan BUMD Kenakan Peci Nasional Selama Juni
Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Pengamat Nilai Pergantian Pimpinan Belum Tentu Selesaikan Masalah MBG
BRIN Ingatkan Ancaman Genangan Permanen di Pantura Jawa Akibat Penurunan Tanah dan Kenaikan Muka Laut
Rutan Sumenep Gandeng TNI-Polri Gelar Razia Gabungan, Perkuat Komitmen Zero Halinar

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 11:37 WIB

Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin

Kamis, 4 Juni 2026 - 16:03 WIB

Disdukcapil Sumenep Matangkan Penerapan Pemblokiran Layanan Publik bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:03 WIB

Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Ajak ASN dan Karyawan BUMD Kenakan Peci Nasional Selama Juni

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:52 WIB

Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:32 WIB

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan

Berita Terbaru