APBD Surabaya 2026 Disahkan Rp12,7 Triliun, Pemkot Fokus Genjot PAD dan Percepatan Pembangunan

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

SURABAYA, detikkota.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 resmi disahkan sebesar Rp12,7 triliun. Dari total tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp10,898 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp8,198 triliun dengan total belanja daerah direncanakan mencapai Rp12,731 triliun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penetapan APBD 2026 akan menjadi dasar percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Pahlawan. “Kita segera melaksanakan pembangunan untuk tahun mendatang. Karena sudah bisa dilakukan persiapan lelang dan proses lainnya, sehingga Januari bisa langsung berjalan,” ujarnya, Selasa (11/10/2025).

Eri menuturkan, proyeksi PAD sekitar Rp8 triliun akan dioptimalkan melalui pengelolaan aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame. “Kita akan memaksimalkan aset-aset yang belum digunakan agar tidak mangkrak, bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menambah titik reklame di sejumlah lokasi strategis sebagai langkah untuk meningkatkan PAD. “Kita akan menaikkan pendapatan dari reklame. Nanti di beberapa jalan bisa dipasang neon box, tapi biaya listriknya bukan dari kita, melainkan dari pihak penyewa,” tambahnya.

Menurut Eri, langkah inovatif ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk menutup defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan pajak opsen yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. “Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Ini tantangan bagi kita agar tetap bisa menjaga stabilitas keuangan daerah,” tegasnya.

Eri juga memastikan penambahan titik reklame akan dilakukan secara terukur dan eksklusif sesuai karakteristik wilayah. “Titik reklame baru nanti akan dibedakan antara jalan utama dan non-utama agar penataannya tetap rapi dan proporsional,” pungkasnya.

Penulis : Sur

Editor : Red

Berita Terkait

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya
Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah
Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-
Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa
Presiden Prabowo Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Pemkab Sumenep Perketat Pengawasan Program BSPS 2026
Sekda Sumenep Minta KORPRI Adaptif dan Inovatif Hadapi Tantangan Birokrasi Digital

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:30 WIB

Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah

Senin, 25 Mei 2026 - 11:45 WIB

Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:33 WIB

Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:04 WIB

Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa

Berita Terbaru

Car Free Day (CFD) bareng BRImo yang diadakan oleh BRI Kantor Cabang (KC) Bekasi Siliwangi.

Lifestyle

BRI Bekasi Siliwangi Hadirkan Kemeriahan di CFD Bareng BRImo

Sabtu, 30 Mei 2026 - 02:47 WIB