APBD Surabaya 2026 Disahkan Rp12,7 Triliun, Pemkot Fokus Genjot PAD dan Percepatan Pembangunan

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

SURABAYA, detikkota.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 resmi disahkan sebesar Rp12,7 triliun. Dari total tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp10,898 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp8,198 triliun dengan total belanja daerah direncanakan mencapai Rp12,731 triliun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penetapan APBD 2026 akan menjadi dasar percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Pahlawan. “Kita segera melaksanakan pembangunan untuk tahun mendatang. Karena sudah bisa dilakukan persiapan lelang dan proses lainnya, sehingga Januari bisa langsung berjalan,” ujarnya, Selasa (11/10/2025).

Eri menuturkan, proyeksi PAD sekitar Rp8 triliun akan dioptimalkan melalui pengelolaan aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame. “Kita akan memaksimalkan aset-aset yang belum digunakan agar tidak mangkrak, bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menambah titik reklame di sejumlah lokasi strategis sebagai langkah untuk meningkatkan PAD. “Kita akan menaikkan pendapatan dari reklame. Nanti di beberapa jalan bisa dipasang neon box, tapi biaya listriknya bukan dari kita, melainkan dari pihak penyewa,” tambahnya.

Menurut Eri, langkah inovatif ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk menutup defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan pajak opsen yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. “Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Ini tantangan bagi kita agar tetap bisa menjaga stabilitas keuangan daerah,” tegasnya.

Eri juga memastikan penambahan titik reklame akan dilakukan secara terukur dan eksklusif sesuai karakteristik wilayah. “Titik reklame baru nanti akan dibedakan antara jalan utama dan non-utama agar penataannya tetap rapi dan proporsional,” pungkasnya.

Penulis : Sur

Editor : Red

Berita Terkait

Bupati Sumenep Instruksikan ASN Baca Surat Al-Waqi’ah 111.111 Kali
Wabup Sumenep Tekankan Disiplin ASN dalam Menjalankan Tugas
Pemkab Sumenep Wajibkan ASN dan Non-ASN Kenakan Pakaian Santri pada 19–22 Oktober 2026
Prabowo Panggil Bahlil, Evaluasi Gangguan Listrik dan Pastikan Stok BBM Nasional Aman
KKKS Kabupaten Probolinggo Salurkan Bantuan Usaha Produktif untuk Keluarga ODGJ
Pejabat Pemkab Banyuwangi Jalani Tes Urine, Tegaskan Komitmen Zero Tolerance Narkoba
Rutan Kraksaan dan Dinkes Probolinggo Perkuat Layanan Kesehatan Warga Binaan
58 ASN Pemkot Surabaya Dijatuhi Sanksi Disiplin hingga September 2026

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:37 WIB

Bupati Sumenep Instruksikan ASN Baca Surat Al-Waqi’ah 111.111 Kali

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Wabup Sumenep Tekankan Disiplin ASN dalam Menjalankan Tugas

Minggu, 18 Oktober 2026 - 12:19 WIB

Pemkab Sumenep Wajibkan ASN dan Non-ASN Kenakan Pakaian Santri pada 19–22 Oktober 2026

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:59 WIB

Prabowo Panggil Bahlil, Evaluasi Gangguan Listrik dan Pastikan Stok BBM Nasional Aman

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:32 WIB

KKKS Kabupaten Probolinggo Salurkan Bantuan Usaha Produktif untuk Keluarga ODGJ

Berita Terbaru