SURABAYA, detikkota.com – Perbedaan angka kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 64 persen penduduk Indonesia pada 2026 berada di bawah garis kemiskinan sebesar 8,30 dolar AS per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) 2021.
Angka tersebut terpaut jauh dari data kemiskinan nasional BPS yang mencatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta penduduk per Maret 2026.
Ekonom dari Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan standar pengukuran berbeda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Sementara BPS menggunakan ukuran kemiskinan nasional yang didasarkan pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
“Standar hidup kan berbeda-beda juga. Mungkin cara kita melihatnya berbeda dengan cara melihat mereka,” kata Piter dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (9/9/2026).
Menurut Piter, garis kemiskinan Bank Dunia yang lebih tinggi tidak serta-merta berarti mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam kondisi miskin.
Ia mencontohkan masyarakat pedesaan yang masih memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian atau perkebunan sendiri. Kondisi tersebut bisa membuat pendapatan tunai terlihat rendah, meski kebutuhan pangan mereka tetap terpenuhi.
“Di desa itu banyak masyarakat kita yang seperti itu. Yang kemudian mungkin dalam sehari dia enggak punya penerimaan apa-apa, enggak ada penghasilan apa-apa, tapi bukan berarti dia enggak makan,” ujarnya.
Karena itu, menurut Piter, pengukuran kondisi ekonomi masyarakat tidak cukup hanya melihat pendapatan. Pola konsumsi dan pengeluaran juga perlu diperhitungkan.
Namun, perbedaan tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Piter menilai standar kemiskinan nasional perlu terus dikaji agar mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
“Saya kira tetap harus ada evaluasi,” tegasnya.
Data Jadi Kunci Ketepatan Bansos
Piter juga menyoroti persoalan akurasi data dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.
Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menekan kemiskinan sudah berada di jalur yang tepat. Persoalannya, program tersebut tidak akan efektif apabila penerima bantuan tidak tepat sasaran.
“Programnya sudah benar. Ada bantuan sosial, ada macam-macam. Tetapi kalau bantuan itu bagus, tidak tepat sasaran, ya menjadi enggak efektif,” katanya.
Karena itu, kualitas basis data sosial ekonomi dinilai menjadi salah satu kunci. Data yang akurat diperlukan agar bantuan maupun stimulus pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Piter juga meminta masyarakat tidak khawatir ketika mengikuti pendataan sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah.
“Kita didata untuk dibantu, bukan untuk dipajakin. Karena orang miskin itu bebas pajak,” ujarnya.
Daya Beli Masyarakat Tetap Perlu Diwaspadai
Di sisi lain, Piter mengakui terdapat tekanan terhadap daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikatornya terlihat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga.
“Kalau orang PHK itu pasti dia akan mengalami permasalahan di penerimaan pendapatannya. Kalau pendapatannya terganggu, otomatis daya belinya terganggu,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar penggunaan paylater maupun ramainya pusat perbelanjaan tidak dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kekuatan daya beli masyarakat.
Menurut Piter, paylater bisa digunakan sebagai fasilitas pembayaran yang sah seperti kartu kredit. Namun, pada kelompok tertentu, fasilitas tersebut juga dapat digunakan karena keterbatasan uang tunai.
Meski demikian, Piter meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang terpuruk hanya berdasarkan satu indikator.
Aktivitas konsumsi masyarakat di berbagai tempat, termasuk warung, restoran hingga pusat perbelanjaan, masih menunjukkan adanya perputaran ekonomi.
“Perekonomian itu ada di sekitar kita,” katanya.
Piter juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 5,29 persen. Menurutnya, angka tersebut tetap perlu dilihat secara proporsional di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Ia menilai, bahkan dengan menggunakan proyeksi konservatif sekitar 4,9 persen, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif.
“Enggak ada ekonom satu pun yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu nyungsep, tumbuh negatif,” pungkasnya.
Penulis : Red
Editor : Red
Sumber Berita: Suara Surabaya
