Bansos Tahun 2021 Rp110 Triliun

Rabu, 30 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, Selasa (29/12/2020), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi terutama ini untuk 2021.

APBN 2021 telah disiapkan anggaran kurang lebih Rp110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Itu digunakan untuk program Kartu Sembako Rp45,1 triliun, yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp200.000 per bulan per penerima.

Kemudian PKH (Program Keluarga Harapan) disiapkan Rp28,7 triliun, ini untuk 10 juta penerima selama empat triwulan.

Kemudian Bansos Tunai ini Rp12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing Rp300.000 selama empat bulan.

Kemudian program Kartu Prakerja ini Rp10 triliun.

Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT Desa) Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan, ini Rp3,78 triliun.

“Yang kita ingin tekankan yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai Bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden.

“Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system,” sambungnya.

Jadi, Presiden meminta agar jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai. “Karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” paparnya.

“Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, yang sudah pernah disampaikan Presiden Jokowi berulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek.

“Betul-betul kirim ke account/rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB