Bansos Tahun 2021 Rp110 Triliun

Rabu, 30 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, Selasa (29/12/2020), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi terutama ini untuk 2021.

APBN 2021 telah disiapkan anggaran kurang lebih Rp110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Itu digunakan untuk program Kartu Sembako Rp45,1 triliun, yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp200.000 per bulan per penerima.

Kemudian PKH (Program Keluarga Harapan) disiapkan Rp28,7 triliun, ini untuk 10 juta penerima selama empat triwulan.

Kemudian Bansos Tunai ini Rp12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing Rp300.000 selama empat bulan.

Kemudian program Kartu Prakerja ini Rp10 triliun.

Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT Desa) Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan, ini Rp3,78 triliun.

“Yang kita ingin tekankan yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai Bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden.

“Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system,” sambungnya.

Jadi, Presiden meminta agar jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai. “Karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” paparnya.

“Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, yang sudah pernah disampaikan Presiden Jokowi berulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek.

“Betul-betul kirim ke account/rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Pemkab Sumenep dan PT Elnusa Kerja Sama Pemanfaatan Lahan untuk Transportasi Kepulauan
Banyuwangi Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Sejumlah Menteri Tinjau Langsung
Bupati Fauzi Pastikan Penanganan Cepat Korban Gempa di Kepulauan
Update Dampak Gempa: 132 Rumah Rusak, 6 Korban Luka di Sumenep
Presiden Prabowo Resmikan 26 Ribu KPR FLPP, Targetkan 3 Juta Rumah
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet Bahas Program Prioritas Pemerintah
Anggota Polres Sumenep Naik Pangkat, Kapolres Tekankan Disiplin dan Kinerja
Ketika Seragam Gratis Menjadi Luka Bagi UMKM

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 12:58 WIB

Pemkab Sumenep dan PT Elnusa Kerja Sama Pemanfaatan Lahan untuk Transportasi Kepulauan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 11:47 WIB

Banyuwangi Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Sejumlah Menteri Tinjau Langsung

Rabu, 1 Oktober 2025 - 14:45 WIB

Bupati Fauzi Pastikan Penanganan Cepat Korban Gempa di Kepulauan

Rabu, 1 Oktober 2025 - 14:44 WIB

Update Dampak Gempa: 132 Rumah Rusak, 6 Korban Luka di Sumenep

Selasa, 30 September 2025 - 09:32 WIB

Presiden Prabowo Resmikan 26 Ribu KPR FLPP, Targetkan 3 Juta Rumah

Berita Terbaru