Bantuan Provinsi di Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2020

Senin, 19 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Desa Mekarsari

Kantor Desa Mekarsari

BANDUNG, detikkota.com – Gubernur Jabar melalui Banprov (Bantuan provinsi) memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, ke seluruh desa di Jawa Barat.

Penggunaan bantuan tersebut senilai Rp 130 juta untuk pembinaan penyelenggaran pemerintah desa tahun 2020 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa sesuai dengan kondisi dilapangan dan kebutuhan desa juga pembangunan infrastruktur dan mendukung pelayanan prima pada masyarakat.

Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Hj N Lilis Nani Kurnia selaku Kepala Desa Mekarsari ketika di temui di tempat kerjanya, kepada media mengatakan, Alhamdulillah untuk di Desa Mekarsari sudah melaksanakan realisasi bantuan tersebut sesuai dengan RAB yang diajukan dari awal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bantuan tersebut sesuai dengan RAB kami yang di ajukan, diantarannya ada untuk infrastruktur, ada untuk revit ke kader posyandu ada juga buat pulsa kuota pulsa ke para Ketua RW, juga ada untuk Pokjanal, selain itu tidak lupa juga ada untuk Siltap perangkat desa dan Kepala Desa yang disebut kita menyebutnya siltap atau uang kinerja sejauh 15 juta sisanya untuk infrastruktur sekitar 80 juta an direalisasikan untuk rehab kantor pelayanan Desa,” katanya, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut Hj N Lilis berharap khususnya bantuan dari provinsi bisa ditingkatkan tiap tahunnya tetap ada karena kebutuhan di pemerintahan desa selain dana Desa. “Ban prov juga sangat kami butuhkan, karena sangat terasa sekali manfaatnya bagi kita didesa,” tuturnya. (way )

Berita Terkait

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak
Aksi PMII UNIBA Memanas, Kepala Disbudporapar Sumenep Walk Out dari Dialog

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:38 WIB

Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah

Berita Terbaru