SUMENEP, detikkota.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan anggaran dan pemantauan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, akuntabilitas harus dibangun secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD), target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Ini bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata Arif.
Ia menjelaskan, SIKPD memungkinkan proses pemantauan kinerja OPD dilakukan secara real time. Dengan sistem tersebut, potensi penyimpangan maupun ketidaksesuaian pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Arif menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima program.
“Keberhasilan bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Bappeda secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program guna memastikan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar perbaikan kebijakan agar pelaksanaan pembangunan semakin tepat sasaran.
Selain penguatan sistem pengawasan, Bappeda juga mendorong peningkatan kualitas pelaporan dari setiap OPD. Laporan kinerja diharapkan disusun secara akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif.
Menurut Arif, keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bappeda optimistis penerapan sistem digital yang terintegrasi akan meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penulis : M
Editor : Red
