Bupati Fauzi Jawab Pemandangan Umum Fraksi soal Nota Penjelasan Raperda APBD Sumenep 2024

Selasa, 17 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo bersama pimpinan DPRD setempat dalam rapat paripurna.

Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo bersama pimpinan DPRD setempat dalam rapat paripurna.

SUMENEP, detikkota.com – Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo telah memberi jawaban terhadap Pamandangan Umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2024 melalui rapat Rapat Paripurna, Senin (16/10/2023) di Graha Paripurna Kantor DPRD setempat.

Dalam jawabannya, Bupati Fauzi menekankan agar kebijakan anggaran harus mampu memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan politik anggaran yang disepakati bersama harus berjalan sesuai fungsi-fungsinya. Sehingga, tepat guna dalam pelaksanaanya,” ucapnya ringkas, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara umum, lanjutnya, arah kebijakan anggaran bertumpu pada optimalisasi pelayanan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan dan sasaran yang dilakukan tentu bermuara pada kepentingan masyarakat, sehingga dampaknya jelas, kesejahteraan,” imbuh Fauzi.

Untuk itu kata Fauzi, saran, imbauan yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi menjadi hal penting untuk dijadikan pijakan dalam penyusunan program dan kegiatan pada APBD 2024.

“Yang tidak kalah penting, program dalam APBD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ingatnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menyusun APBD sebagai amanat regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Juga sejalan dengan penyesuaian budaya kerja baru serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelasnya.

Selain itu, Politisi PDIP Sumenep itu berharap pembahasan APBD 2024 bisa tuntas sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

“Semoga pembahasannya selesai tepat waktu,” harap Bupati Fauzi.

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN
Tantangan 2026, Wabup Sumenep Tekankan Budaya Kerja Modern ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB