Bupati Sumenep Tepis Tudingan Komuditas Politik, Ini Alasan Reaktivasi Kereta Api di Madura

SUMENEP, detikkota.com – Bupati Sumenep, Jawa Timur, Achmad Fauzi menepis tudingan bahwa, usulan reaktivasi kereta api di Madura adalah komuditas politik. Sebab, santer isu bahwa Fauzi akan maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur mendatang.

“Reaktivasi kereta api di Madura itu aspirasi masyarakat. Kepentingan masyarakat Madura, itu titik pijak utama, tidak ada urusan dengan Pemilu 2024,” tegas Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Kamis (20/4/2023).

Bupati Achmad Fauzi menjelaskan, reaktivasi jalur kereta api di Madura diyakini membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan membangun jalan tol.

“Meski saya bulan orang Teknik, perkiraan saya, biaya reaktivasi kereta api di bawah Rp 10 milar per kilometer. Sementara biaya reaktivasi jalan tol perkilonya butuh Rp 100 miliaran,” jelasnya.

Alasan lain, kata Fauzi, reaktivasi kereta api di Madura selaras dengan program pemerintah pusat yang menggalakkan pembangunan transportasi massal.

Fauzi berharap, jika kereta api kembali beroperasi di Madura distribusi barang akan lebih terkendali sehingga biayanya lebih murah.

“Khususnya kami di Madura, pasti akan lebih murah karena biaya kereta lebih murah karena bisa massal, termasuk distribusi barangnya itu bisa lebih murah sehingga nanti harganya lebih terjaga,” imbuhnya.

Fauzi menegaskan, reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura yang diusulkannya mendapat sambutan positif dari Pemprov Jatim. Meski, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Untuk sementara, respons reaktifasi kereta, pemerintah pusat belum ada statement, tetapi Pemprov Jatim sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dan ada respons,” jelas Ketua DPC PDIP Sumenep itu.

Tidak hanya, lanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga antusias dengan gagasannya. Bahkan, PT KAI telah melakukan pendataan aset-asetnya yang ada di Sumenep.

“Begitu nanti pemerintah pusat memutuskan reaktivasi kereta api dibutuhkan, langsung bisa jalan. Jadi, PT KAI sudah mempersiapkan sebelum pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan,” pungkasnya.