PROBOLINGGO, detikkota.com – Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan Simposium Perwakafan Nasional bertajuk “Gerakan Masyarakat Gemar Berwakaf dan Penguatan Nazhir Wakaf Menuju Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat dan Peradaban Islam” di Aula Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan yang dihadiri Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris, Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persatuan Indonesia Kementerian Perindustrian Syukur Idayati, Kepala Kanwil Kemenag Jatim H. Akhmad Sruji Bahtiar, perwakilan Forkopimda, Ketua BWI Kabupaten Probolinggo HM. Ramly Syahir, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Samsur, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH. Wasik Hannan, serta Rektor Unzah Kraksaan Dr. Abdul Aziz Wahab itu menghadirkan narasumber dari pusat dan provinsi.
Para peserta menerima materi antara lain “Gerakan Berwakaf Sebagai Life Style” oleh Sekretaris BWI Pusat H. Anas Nasikhin; “Sosialisasi Wakaf Uang dan Penguatan Nazhir Wakaf” oleh Ketua BWI Provinsi Jawa Timur KH. Musta’in; serta “Pengalaman Nazhir Wakaf Produktif” oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Lumajang H. Hidayatullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BWI Kabupaten Probolinggo HM. Ramly Syahir menyampaikan keberhasilan percepatan sertifikasi tanah wakaf di daerahnya yang kini menempati posisi kedua tercepat di Jawa Timur. “Alhamdulillah, bantuan dari Pemkab Probolinggo tahun ini sangat layak dan memberi semangat besar bagi kami. Ini membuktikan bahwa wakaf adalah urusan bersama dan perlu terus dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif,” ujarnya.
Bupati Probolinggo Gus Haris mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam wakaf serta penguatan kapasitas nazhir. Ia menegaskan wakaf bukan sekadar aset fisik, melainkan warisan kebaikan berkelanjutan.
“Wakaf bukan sekadar menyerahkan tanah atau bangunan, tetapi meninggalkan warisan kebaikan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Edukasi tentang wakaf merupakan hal yang sudah lama dinantikan kehadirannya di Kabupaten Probolinggo,” katanya.
Bupati Haris merinci tiga langkah strategis yang perlu digalakkan: gerakan gemar berwakaf termasuk memulai wakaf dari nominal kecil, literasi wakaf sejak dini khususnya untuk generasi milenial, serta penguatan profesionalisme nazhir melalui pelatihan dan sinergi dengan sektor ekonomi.
“Wakaf bisa dimulai dari Rp 50.000 atau Rp100.000. Kita bisa kumpulkan dana secara kolektif, lalu digunakan untuk membeli lahan atau mendirikan fasilitas umum. Ini bagian dari strategi sosial marketing dalam pengelolaan wakaf,” terangnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab untuk mendukung pengelolaan wakaf yang memberi manfaat sosial-ekonomi. “Kami akan terus mendorong agar pengelolaan wakaf tidak hanya memakmurkan masjid atau madrasah, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Kepala Kanwil Kemenag Jatim H. Akhmad Sruji Bahtiar menekankan nilai sosial dan spiritual wakaf serta pentingnya legalitas aset. “Wakaf merupakan bentuk ibadah jariyah yang sangat mulia dan memiliki nilai sosial serta spiritual tinggi. Jika dikelola secara serius dan profesional, wakaf bisa menjadi kekuatan besar seperti halnya zakat,” ujarnya.
Ia menambahkan perlunya sinergi antara Baznas, BPN, nazhir, dan KUA, serta menekankan peran kepala KUA dalam proses administrasi perwakafan: “Peran Kepala KUA yang memiliki otoritas dalam proses administrasi perwakafan sangatlah penting. Tanpa keterlibatan kepala KUA, proses wakaf tidak bisa dilanjutkan ke tahap sertifikasi oleh BPN.”
Sementara itu, Syukur Idayati dari Kementerian Perindustrian menilai wakaf produktif dapat memberi nilai tambah ekonomi daerah bila dikelola kolaboratif dan inovatif. “Pengelolaan wakaf yang kolaboratif dan inovatif berpotensi mendukung berbagai sektor, termasuk pengembangan usaha, peningkatan layanan publik serta penguatan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan sinergi lintas sektor, wakaf dapat menjadi pendorong pembangunan nasional.
Simposium yang diikuti unsur pemerintah, ormas Islam, nazhir, akademisi, dan pelaku industri ini bertujuan memperkuat pemahaman wakaf, mempercepat sertifikasi aset wakaf, serta mendorong transformasi aset wakaf menjadi sumber ekonomi produktif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
