SUMENEP, detikkota.com – Besarnya potensi minyak dan gas bumi (migas) di sekitar wilayah Kepulauan Sumenep dinilai belum diikuti kejelasan informasi mengenai manfaat ekonomi yang diperoleh daerah. Kondisi tersebut mendorong Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten dalam mengawal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Participating Interest (PI) 10 persen.
Persoalan itu menjadi pokok pembahasan dalam audiensi Aliansi BEM Sumenep bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep. Koordinator BEM Sumenep, Salman Farid, menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sejauh mana upaya memperjuangkan hak ekonomi daerah dari aktivitas industri migas.
BEM menilai DBH Migas dan PI 10 persen merupakan dua hal strategis yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah sekaligus membuka peluang keterlibatan daerah dalam kegiatan usaha hulu migas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pembahasan DBH, mahasiswa meminta kejelasan mengenai status Kabupaten Sumenep dalam skema pembagian dana tersebut. Termasuk kemungkinan posisi sebagai daerah penghasil maupun daerah berbatasan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, BEM juga mempertanyakan data lifting, dasar perhitungan, komponen penerimaan, besaran alokasi, hingga realisasi DBH Migas yang telah diterima Kabupaten Sumenep.
Menurut Salman, seluruh informasi tersebut semestinya dapat dijelaskan berdasarkan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah juga diminta tidak hanya menunggu keputusan pemerintah pusat, tetapi aktif mengidentifikasi dan mengawal peluang penerimaan yang menjadi hak daerah.
BEM menilai penjelasan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan Perekonomian dalam audiensi belum menjawab secara menyeluruh berbagai pertanyaan terkait perkembangan DBH Migas.
“Daerah harus mengetahui secara jelas posisi dan hak fiskalnya. Jangan sampai peluang penerimaan yang seharusnya bisa diperjuangkan justru tidak teridentifikasi karena lemahnya pengawalan,” menjadi penekanan dalam sikap Aliansi BEM Sumenep.
PI 10 Persen Belum Jelas
Selain DBH, mahasiswa turut menyoroti perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Sepanjang/Pagerungan Utara.
BEM mengingatkan bahwa penawaran PI 10 persen telah menjadi bagian dari kesepakatan pada 22 November 2023 di Gedung Negara Grahadi. Namun, mahasiswa mempertanyakan perkembangan proses tersebut setelah kesepakatan dilakukan.
Menurut BEM, pemerintah perlu membuka informasi mengenai tahapan yang sudah diselesaikan, kendala yang dihadapi, kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga skema kelembagaan dan pembiayaan.
Mahasiswa juga meminta Pemkab Sumenep menyampaikan target waktu yang jelas agar masyarakat mengetahui arah dan kepastian proses PI tersebut.
BEM menilai kesempatan memperoleh PI tidak cukup hanya didukung kesepakatan. Pemerintah daerah harus menyiapkan kelembagaan, kemampuan pengelolaan, pembiayaan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Kesepakatan yang telah berlangsung sejak 2023, menurut mahasiswa, perlu dibuktikan melalui perkembangan yang terukur dan dapat diketahui publik.
Kinerja Perangkat Daerah Ikut Disorot
Dalam audiensi tersebut, perhatian mahasiswa juga tertuju pada peran Bagian SDA dan Perekonomian. BEM menilai perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan migas harus memiliki penguasaan data dan pemahaman yang memadai untuk mengawal kepentingan ekonomi Kabupaten Sumenep.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak berhenti pada penyampaian kendala maupun penjelasan administratif. Diperlukan langkah nyata berupa kajian, koordinasi lintas pemerintahan, advokasi, serta penguatan kesiapan BUMD.
Bagi BEM, persoalan DBH dan PI Migas bukan sekadar urusan penerimaan daerah. Manfaat dari kekayaan alam tersebut juga harus berdampak terhadap pembangunan, pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
Atas sejumlah persoalan itu, Aliansi BEM Sumenep menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya meminta optimalisasi hak fiskal melalui DBH Migas, keterbukaan data perhitungan dan realisasi penerimaan, serta kepastian perkembangan PI 10 persen.
Mahasiswa juga mendesak keterbukaan mengenai kesiapan BUMD dan skema pembiayaan, evaluasi kinerja Bagian SDA dan Perekonomian, penyusunan peta jalan yang terukur, serta pemerataan manfaat ekonomi sektor migas bagi masyarakat kepulauan.
Salman Farid menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan penjelasan yang terbuka dan langkah konkret yang bisa dipertanggungjawabkan.
BEM berharap potensi migas di sekitar Sumenep tidak hanya menjadi kekayaan alam yang aktivitas industrinya disaksikan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Penulis : M
Editor : Red








