BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEM Sumenep foto bersama usai audiensi di Pemda setempat terkait persoalan kelangkaan BBM dan ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep.

BEM Sumenep foto bersama usai audiensi di Pemda setempat terkait persoalan kelangkaan BBM dan ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep.

SUMENEP, detikkota.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berulang serta ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.

Desakan tersebut disampaikan setelah BEM Sumenep menggelar audiensi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep pada 16 November 2026. Dalam pertemuan itu, mahasiswa mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi BBM sekaligus komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Koordinator BEM Sumenep, Salman Farid, menilai persoalan tersebut mencerminkan belum optimalnya tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penyelesaian nyata, bukan sekadar penjelasan mengenai kendala teknis maupun administratif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah tidak boleh terus-menerus berlindung di balik alasan teknis, keterbatasan kewenangan, maupun proses administratif. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, pemerataan pembangunan, serta kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Salman.

Kelangkaan BBM Dinilai Berulang

Dalam audiensi tersebut, BEM Sumenep menyoroti kekosongan stok BBM yang terjadi di sejumlah SPBU pada akhir Oktober 2026, di antaranya SPBU Ganding, Batuan, dan Kolor.

Berdasarkan penelusuran awal BEM terhadap tiga dari total 14 SPBU di Kabupaten Sumenep, persoalan kekosongan stok disebut menunjukkan pola berulang, khususnya menjelang akhir bulan.

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi. Selain memicu antrean panjang, ketidakpastian pasokan BBM juga berpotensi meningkatkan biaya operasional masyarakat.

Dalam audiensi, Kabag SDM, Supriyadi, menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi BBM dipengaruhi perubahan rute pengiriman yang berdampak terhadap kelancaran pasokan ke Sumenep.

Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa pengawasan SPBU dilakukan melalui koordinasi dalam grup komunikasi yang melibatkan kepala masing-masing SPBU. Selain itu, pemerintah mengaku telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Pertamina untuk mengupayakan penambahan kuota BBM.

Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar mengenai penyebab kelangkaan yang terus berulang.

BEM Sumenep mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi keterlambatan distribusi, efektivitas pengawasan stok di SPBU, hingga kepastian kebutuhan riil dan kuota BBM yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumenep.

“Pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada komunikasi melalui grup koordinasi. Harus ada pemeriksaan stok, evaluasi distribusi, keterbukaan data, dan tindakan nyata apabila ditemukan indikasi penyimpangan,” ujar Salman.

BEM Sumenep juga meminta pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak berwenang mengevaluasi kecukupan kuota, memperketat pengawasan seluruh SPBU, serta membuka data kuota dan realisasi penyaluran BBM kepada masyarakat.

Pemerataan Infrastruktur Daratan dan Kepulauan Disorot

Selain persoalan BBM, BEM Sumenep turut mempertanyakan ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama kondisi jalan dan pemerataan akses pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Menurut Salman, karakteristik geografis Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam audiensi, mahasiswa juga mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan penyerapan anggaran desa agar pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menjelaskan perlunya pemetaan kewenangan antara jalan desa dan jalan kabupaten. Pemkab juga menyampaikan tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan, termasuk jalan yang menjadi kewenangan desa.

Sementara itu, terkait pembangunan wilayah kepulauan, pemerintah menyampaikan bahwa Bupati memberikan perhatian terhadap sembilan pulau berpenghuni. Bahkan, dalam audiensi tersebut disebutkan bahwa perhatian pembangunan untuk wilayah kepulauan telah mencapai lebih dari 60 persen.

Namun, BEM Sumenep meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut, termasuk alokasi anggaran, program yang telah direalisasikan, serta manfaatnya bagi masyarakat kepulauan.

“Angka capaian pembangunan tidak boleh berhenti sebagai klaim administratif. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa angka tersebut sejalan dengan kondisi riil di lapangan,” tegas Salman.

Ia menilai persoalan kewenangan tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Begitu pula dengan penyusunan Perbup, yang harus memiliki kejelasan substansi, target penyelesaian, dan kepastian implementasi.

Enam Tuntutan BEM Sumenep

Sebagai tindak lanjut audiensi, BEM Sumenep menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pertama, mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan terukur untuk mengatasi kelangkaan BBM yang berulang.

Kedua, menuntut keterbukaan data kuota, kebutuhan, dan realisasi distribusi BBM di Kabupaten Sumenep.

Ketiga, memperkuat pengawasan distribusi BBM serta menindak setiap bentuk penyimpangan sesuai ketentuan hukum.

Keempat, mempercepat penyelesaian regulasi dan kebijakan yang memungkinkan penanganan infrastruktur jalan secara efektif.

Kelima, mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan dengan keterbukaan anggaran serta indikator capaian yang dapat diverifikasi masyarakat.

Keenam, meminta pemerintah daerah menyampaikan tindak lanjut konkret atas seluruh persoalan yang telah dibahas dalam audiensi.

Salman menegaskan, audiensi tersebut bukan akhir dari perjuangan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. BEM Sumenep akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Bagi kami, mahasiswa bukan sekadar mitra diskusi pemerintah, melainkan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” pungkasnya.

BEM Sumenep berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga membuktikan komitmennya melalui kebijakan yang transparan, pengawasan yang efektif, dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah kepulauan.

Penulis : M

Editor : Red

Berita Terkait

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar
Lewat Subuh Keliling, Kapolresta Sumenep Bangun Kedekatan dengan Masyarakat
Antisipasi Lonjakan Kendaraan Saat Nataru, Tiga Pelabuhan Alternatif Disiapkan untuk Urai Kepadatan Ketapang-Gilimanuk
Satreskrim Polresta Sumenep Pantau Tambang MBLB, Penambang Diingatkan Lengkapi Izin

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Sabtu, 14 November 2026 - 11:31 WIB

PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta

Senin, 9 November 2026 - 16:58 WIB

Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan

Minggu, 8 November 2026 - 12:06 WIB

Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar

Berita Terbaru