JAKARTA, detikkota.com – Menyoal Inkonsisten dan Diskriminasi Kebijakan Pemerintah Dalam Regulasi Kenaikan Cukai Rokok di Indonesia, Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Gelar Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
Selama ini industri rokok dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan negara. Target penerimaan negara dari cukai sebbesar 180,530 M kontribusi dari IHT Nasional 173.145,6 Miliar. Padahal kerugian akibat rokok 441,17 Triliun (Balitbangkes, 2015) dan hasil simulasi negatif eksternalitas dan negatif multiplier effect akibat industri rokok sekitar 1,5 triliun (CHED-ITB AD, 2020).
Kontribusi cukai untuk PDB di Indonesia sangat kecil hanya 1,2, jika kita bandingkan dengan negara lain kontribusi cukai terhadap PDB sekitar 2,1 hingga 7,8. Kontribusi cukai untuk penerimaan negara perlu di perluas (ekstensifikasi produk lain) selain penerimaan cukai dari CHT tetap harus dimaksimalkan. Objek cukai bertambah untuk menambah anggaran kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika dilihat dari belanja negara untuk kesehatan, Indonesia menduduki urutan ketiga dari bawah setelah India dan Tiongkok yaitu sekitar 2,8% dari Produk Domistik Bruto. Angka ini dibawh rata-rata belanja negara-negara Kawasan Asia Tenggara sebesar 4,6% dari PDB.
Kenaikan cukai rokok yang optimal 25% per tahun akan mendorong pencapaian pada tahun 2021 yaitu penurunana prevalensi perokok dewasa dari 33.8% menjadi 32.0%, penurunan prevalensi perokok anak manjadi 8,8%, kematian dini dicegah 340.000 jiwa, penerimaan cukai sebesar 226 T, dan PDB akan naik sekitar 0,0026%.
Sedangkan penurunan produksi yang berakibat pengurangan buruh sebesar 0,02% tetapi dampak peluang perubahan kenaikan pekerja pada sektor pekerjaan yang lain sebesar 126.000 orang atau sekitar 0,10%, dan perubahan pendapatan untuk rumah tangga sebesar 0,03%.
Dalam PerPres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 terutama Bab IV.19 Meningkatkan Kualitas SDM dan Berdaya Saing menjelaskan tentang eksternalitas negatif produk tembakau. Dalam bagian Terpenuhinya Layanan Dasar, tercantum Indikator Strategi untuk menekan Persentase Perokok Usia 10 – 18 tahun dari eksisting 9,1% (2019) menjadi 8,7% (2024).
Dalam Bagian Pengendalian Penyakit, RPJM 2020-2024 mencantumkan beberapa strategi: Peningkatan Cukai Hasil Tembakau Secara Bertahap, Pelarangan Total Iklan dan Promosi Rokok, Pembesaran Pencantuman Peringatan Bergambar Bahaya Rokok, hingga Perluasan Penggunaan Cukai pada Produk Pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan.
Cukai dikenakan pada suatu komoditas karena eksternalitas negatif dari komoditas tersebut terhadap masyarakat/lingkungan, bukan semata “bernafsu” meningkatkan penerimaan negara. Nafsu pengenaan beban cukai diharapkan dapat menekan konsumsi produk2 objek cukai (UU No. 39 tahun 2007).
Produk tembakau dan rokok memiliki “eksternalitas negative” (langsung) dan negative multiplier effect (tidak langsung) ke kesehatan, lingkungan, anakanak/remaja (prevalensi), orang miskin, perokok pasif, buruh tembakau/rokok, buruh industri rokok, dan lainnya. (Fhari)
