SUMENEP, detikkota.com – Hampir ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep melakukan unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Sumenep menolak kenaikan BBM. Selasa (06/09/2022).
Para pengunjuk rasa membawa beberapa poster bertuliskan ‘Mimbar Mahasiswa Sumenep Menolak Kenaikan BBM’, ‘Kami Lemas Gara-gara Dinaikin Terus’, ‘Harga BBM Naik Apakah Ini Yang Diharapkan Pemerintah’, rakyat lebih percaya “Pesulap Merah” dari pada pemerintah.
Unjuk rasa penolakan BBM di depan Kantor Pemkab Sumenep dijaga ketat oleh ratusan personil dari kepolisian setempat. Bahkan, Kapolres Sumenep dan Dandim 0827/Sumenep juga turun memimpin mengawal pengamanan tersebut.
Selang beberapa waktu Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj. Dewi Khalifah menemui massa aksi. Namun tak lama, Nur Hayat salah satu orator dalam unjuk rasa kali ini langsung mengambil alih mic dan menolak ceramah agama yang akan disampaikan Wakil Bupati.
“Tujuan kita aksi turun jalan untuk menanyakan sikap Pemkab Sumenep. Tapi faktanya Wakil Bupati Sumenep yang menjadi perwakilan disana menyampaikan ceramah agama,” kata Nur Hayat usai aksi di depan Pemkab Sumenep.
Menurutnya, aksi kali ini bukan ajang untuk mendengarkan ceramah agama, akan tetapi mahasiswa mempertanyakan secara tegas sikap pemerintah dalam kenaikan harga BBM.
“Kami mempertanyakan sikap pemkab Sumenep, pemkab ini bersepakat dengan mahasiswa atau bagaimana. Kalau mau ceramah agama silahkan di Muslimat, di Fatayat, dan di tempat-tempat yang lain, karena ini kan aksi,” paparnya.
Sehingga, aktivis yang akrab disapa Cak Ayak ini mempertanyakan posisi Wakil Bupati Nyai Eva dalam menemui massa aksi.
“Ini Ketua Muslimat yang menemui massa aksi atau Wakil Bupati yang menemui massa aksi, artinya Wakil Bupati saya sarankan harus tau posisi,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Bupati Sumenep Nyai Eva menyampaikan, akan melakukan koordinasi terkait desakan Mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM.
“Saya akan menyampaikan tuntutan Mahasiswa kepada Bapak Bupati,” katanya di depan massa aksi.
Dan pihaknya meminta kepada Mahasiswa untuk mengirimkan surat penolakan kepada Pemkab yang nantinya akan disampaikan ke pusat. (Md/red)