SUMENEP, detikkota.com – Keberadaan seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) tidur di trotoar Jalan Teuku Umar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya penanganan terhadap warga rentan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Ketua Serikat Pemuda Madura (SERDADU) Kabupaten Sumenep, Achmad Efendi, mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan tidak ada warga yang hidup terlantar di ruang publik tanpa penanganan.
“Kami menyayangkan apabila masih ada warga yang diduga ODGJ terlantar hingga tidur di trotoar, sementara pemerintah daerah memiliki perangkat yang bertugas menangani persoalan sosial. Ini menjadi alarm bahwa penanganan di lapangan perlu dievaluasi,” ujar Fendi, Kamis (9/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Pemkab Sumenep melalui Dinas Sosial tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi harus aktif melakukan patroli sosial dan pendataan terhadap kelompok rentan, terutama ODGJ terlantar.
“Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini menjadi viral. Jangan sampai masyarakat lebih dulu bergerak, sementara negara justru terlambat. Dinas Sosial harus memiliki tim yang rutin melakukan penjangkauan dan memberikan perlindungan kepada warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Fendi menegaskan bahwa penanganan ODGJ bukan sekadar memindahkan mereka dari jalanan, tetapi harus dilakukan secara terpadu mulai dari asesmen, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga penelusuran keluarga.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjamin hak setiap orang dengan gangguan jiwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan dari penelantaran. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pemerintah memberikan rehabilitasi sosial kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, Fendi meminta Bupati Sumenep memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami berharap Bupati Sumenep mengevaluasi kinerja OPD terkait agar penanganan ODGJ tidak bersifat insidental. Harus ada sistem yang berjalan, anggaran yang memadai, dan respons cepat setiap kali ditemukan warga yang membutuhkan pertolongan,” katanya.
Ia menilai keberadaan warga yang diduga ODGJ tidur di trotoar pusat kota seharusnya tidak lagi menjadi pemandangan biasa.
“Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi masyarakat yang paling rentan. Jika masih ada warga yang hidup terlantar di ruang publik, maka ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep,” pungkas Fendi.
Penulis : M
Editor : Red
