SUMENEP, detikkota.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tampaknya tidak dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh seorang warga yang mengalami kondisi kesehatan kritis.
Salah satu fungsi utama Dinsos P3A adalah pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
Namun, dalam kasus terbaru ini, Dinsos P3A Sumenep tidak dapat membantu Hendri, seorang warga Kecamatan Sapeken yang mengalami kondisi kritis setelah mengalami kram di lautan Pulau Letung, Kepulauan Anambas, Riau.
Hendri, yang kini berusia 25 tahun, mengalami kelumpuhan dan tidak dapat bekerja sejak insiden tersebut. Sahabatnya, Ismul, menjelaskan kondisi Hendri yang semakin memprihatinkan.
“Selain lumpuh, luka di tubuhnya terus menyebar, terutama di bagian bokongnya, di mana sekitar 80% dari bokongnya penuh dengan luka dan mulai membusuk,” ujar Ismul.
Melihat kondisi Hendri yang sangat memprihatinkan, Ismul berinisiatif mengumpulkan sumbangan untuk memulangkan Hendri ke kampung halamannya di Pulau Sapeken, Madura.
Namun, masalah baru muncul saat mereka tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Kalianget, karena Hendri harus diangkut menggunakan ambulans mengingat kondisinya yang tidak bisa duduk dan harus berbaring.
“Harus pakai mobil ambulans karena dia tidak bisa duduk, harus baring,” tegas Ismul.
Mereka kemudian meminta bantuan kepada Dinsos Sumenep untuk penjemputan dari Tanjung Perak Surabaya menuju Kalianget. Namun, harapan tersebut pupus karena Dinsos Sumenep menyatakan tidak dapat membantu dengan alasan keterbatasan fasilitas.
Fajarisman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Sumenep, mengungkapkan bahwa saat ini Dinsos tidak memiliki ambulan untuk mengangkut pasien dalam kondisi kritis.
“Saat ini dinas belum bisa bantu karena keterbatasan fasilitas dinas,” jelas Fajarisman.
Kasus ini mengundang perhatian banyak pihak, terutama terkait dengan kapasitas dan kemampuan dinas dalam menangani kebutuhan darurat warga yang sangat memerlukan bantuan.
