DKPP RI Terima 289 Aduan Pelanggaran Etik Dalam 10 Bulan

Rabu, 8 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DKPP RI, Heddy Lukito.

Ketua DKPP RI, Heddy Lukito.

JAKARTA, detikkota.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyebut ada 289 aduan pelanggaran kode etik yang diterimanya dalam 10 bulan terakhir.

“Tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir. Artinya, hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP,” kata Heddy Lukito, Ketua DKPP RI, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemilu di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta dilansir detik, Rabu (8/11/2023).

Heddy juga menjelaskan jumlah perkara pelanggaran kode etik yang telah diproses DKPP RI selama 11 tahun berdiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sejak 11 tahun DKPP berdiri, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total 8.445 teradu,” rincinya.

“Dari jumlah tersebut, DKPP telah memberikan putusan berupa 709 sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu,” tambahnya.

Heddy menegaskan bahwa DKPP merupakan lembaga penjaga marwah penyelenggara Pemilu, bukan lembaga penghukum.

“Sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan 4.400 diberikan rehabilitasi karena DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu,” ucap Heddy.

Pihaknya menargetkan semua aduan akan dituntaskan. Apalagi anggaran DKPP tahun ini juga sudah meningkat sehingga semua aduan bisa segera diproses.

“Pada Pilpres mendatang pemerintah menambah anggaran untuk DKPP sebanyak 200% dari tahun anggaran yang berjalan,” pungkasnya.

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru