DPP SKPPHI Matangkan Rencana Pelantikan dan Siapkan Seminar Nasional

Kamis, 28 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia (DPP SKPPHI) mengundur waktu untuk pelaksanaan pelantikan karena kendala Pandemi Covid-19, meski Lembaga Studi Publik ini telah menjalankan berbagai program dan sosialisasi.

Usai rapat koordinasi dan persiapan pada Selasa malam (26/07/2022), Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait, SH, MH saat dimintai keterangan oleh awak media di Sekretariat Gedung Linggar Jati, kemudian mengungkapkan Tentang Rencana Pelantikan.

“Kami setelah satu tahun berdiri telah melakukan sosialisasi, dan konsolidasi, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak, karena Situasi Pandemi Covid-19, sehingga kami DPP SKPPHI baru ada kesempatan melaksanakan Proses Pelantikan Pengurus Rabu besok. Kami harapkan setelah kami dilantik nanti segala program yang sudah kami rancang dan bangun dapat berjalan secara maksimal,” ungkap Ryanto Sirait didampingi Waketum Firton Ernesto, dan Yoko Malau.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST menjelaskan sekelumit terkait SKPPHI, Lembaga Studi Publik – Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia, adalah Lembaga Studi Publik Independen dan Berintegritas berdasarkan Badan Hukum Perkumpulan yang dikelola secara mandiri oleh sekumpulan para praktisi dan para akademisi.

Perkumpulan di inisiasi dan didirikan oleh para praktisi berlatar belakang hukum dan para akademisi dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu yang memiliki kesamaan visi misi dan tujuan.

“Adapun latar belakang berdirinya SKPPHI ini adalah didasari dari keprihatinan atas kondisi kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia yang saat ini masih jauh dari rasa keadilan dan kesetaraan sebagaimana termahtub dalam butir ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tutur Megy Aidillova.

Ketua DPP SKPPHI Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi Fandra Arisandi Andika Putra, SH, SHEL menerangkan sebelum Pelantikan akan diadakan Seminar Nasional Akuntabilitas Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat.

“Pelantikan yang kami buat besok (Rabu-red), akan didahului oleh Seminar Nasional dengan Judul Akuntabilitas Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat, dengan sub judul Problematika Penanganan Laporan Masyarakat di Kepolisian. Setelah itu baru kami melakukan proses pelantikan. Kami harapkan dengan seminar yang dilakukan dapat memberikan solusi ataupun jawaban terhadap masyarakat yang memiliki beberapa problem terkait laporan,” ungkap Fandra yang juga nanti akan memimpin berjalan seminar.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional dan Pelantikan DPP SKPPHI Muhammad Akbar, SH, MH melaporkan perkembangan persiapan acara

“Alhamdulillah, kami sudah persiapkan segala sesuatunya demi kelancaran agenda. Kami juga sudah mengundang beberapa rekan organisasi lain dan Stakeholder terkai, dan kita siap untuk bekerjasama dengan siapapun,” tutupnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bendahara Umum DPP SKPPHI Ali Nugroho, SH. Wasekjen DPP SKPPHI Annissa Rezki, S.Sy, Bidang Inteligen Investigasi Patrick Samosir, SE, dan Orin. (MG)

Berita Terkait

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik
TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru